Oleh: Reki Fahlevi
(Aktivis Lembaga Kajian Pendidikan)
Sejak kemarin (19/9) di group whatsapp sejarah Universitas Lampung (Unila) yang saya tergabung di dalamnya, dihebohkan rancangan kurikulum baru yang tidak mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib.
Bahkan, beberapa media online menulis penghapusan mata pelajaran sejarah pada rancangan kurikulum baru.
Hal itu tentu menjadi polemik, beberapa organisasi menolak penghapusan tersebut, seperti MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia), Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta, Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, dan masih banyak lagi.
Saya pun demikian, menolak rancangan kurikulum baru yang diduga akan menghapus mata pelajaran sejarah, ataupun membuat mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran yang tidak wajib di sekolah-sekolah, sesuai dengan draf sosialisasi penyederhanaan kurikulum dan asessmen nasional yang beredar.
Sebab menurut pengamatan saya, ada beberapa anak bangsa yang tidak memahami pentingnya sejarah sebagai suatu bangsa, mereka sedang mengusulkan agar pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran pilihan, tidak lagi menjadi pelajaran wajib, dan kalaupun usulan itu lolos maka generasi muda dalam satu dekade saja akan kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.
Sejarah teramat penting bagi bangsa dan negara ini, sama dengan ruh dan nafas bagi suatu bangsa.
Sejarah menceritakan perjalanannya masa lalu, yang diceritakan saat ini, dan untuk memperbaiki dan mengevaluasi di masa mendatang. Kewajiban mempelajari sejarah menyangkut pada bangunan identitas bangsa, dan akar kebudayaan nasional.
Menghilangkan sejarah sebagai mata pelajaran wajib, sama dengan menjauhkan generasi penerus dari nilai-nilai yang menjadi landasan jati diri bangsanya, tentu rencana itu harus kita gagalkan, upaya yang bisa dilakukan adalah melalui pernyataan sikap secara resmi, melalui tulisan di media, ataupun mengisi petisi-petisi secara online.
Sementara di lain sisi, terpampang tulisan di Fort Marlborough Bengkulu Benteng Persekutuan Dagang oleh Michael Sturner, ia mengatakan “di negeri yang tanpa sejarah, masa depan masyarakatnya akan dikuasi oleh mereka yang menentukan isi ingatan, serta yang merumuskan konsep dan menafsirkan masa lampau”.
Lebih jauh, di akun medsos As’ad Said Ali (Waka BIN 2001-2010) ia menduga usulan perubahan tersebut di atas merupakan bagian dari strategi asing yang berlangsung sejak tahun 1999 bentuknya adalah liberalisasi politik – ekonomi – sosial budaya.
Setelah liberalisasi politik dan ekonomi berhasil melalui perubahan sekitar 200 UU dan amandemen UUD (2002), kini mereka mulai mengusik bidang pendidikan, mari kita berwaspada dan tetap fokus ditengah kesibukan akibat pandemi covid-19, perang dagang, isu PKI dll. Kita mungkin sudah berada pada fase “proxy war“.
Dan terakhir, kutipan kalimat yang sangat populer dari Presiden RI yang pertama, Soekarno pada perayaan HUT RI 17 agustus 1966. “Jangan sekali kali melupakan sejarah” atau biasa kita sebut Jass Merah. (*)
