Sebab, pers dinilai tak cukup adaptif di tengah disrupsi digital, tetapi harus tetap proaktif. Kemajuan teknologi saat ini dinilai membuat jurnalisme berubah karena karya jurnalistik tidak lagi cukup dihadirkan melalui tulisan, tetapi juga dengan gambar, statistik, dan item lainnya.
“Untuk itu, wartawan harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi agar bisa multitasking,” ungkapnya.
Merespon itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan pemerintah siap mendorong pemenuhan kebutuhan regulasi agar iklim industri pers nasional lebih kondusif guna menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas.
“Pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tengah menggodok alternatif yang ada yaitu pembuatan UU Pers terbaru, merevisi yang lama, hingga pembuatan peraturan pemerintah atau PP,” kata Jokowi dalam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang diikutinya secara virtual.
“Dan saya akan dorong terus setelah nanti pilihannya sudah ditentukan apakah UU baru, revisi UU lama, atau memakai PP,” pungkasnya.
(WII)
