Dijelaskannya, bahkan sebelumnya pihaknya bersama jajaran Pemkab Pesibar sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat, ihwal kendala yang dihadapi Pemkab Pesibar dalam mengentaskan keterisoliran Wayharu. “Untuk saat ini Pemkab Pesibar memang masih terkendala dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dalam upaya peningkatan jalur patroli,” lanjutnya.
Sebab itu, demi kepentingan masyarakat Wayharu, pihaknya berharap agar pemerintah pusat dapat menganggarkan peningkatan jalan Sumberrejo-Wayharu sepanjang sekitar 12 KM. “Dengan dianggarkannya pengerasan badan jalan tersebut masyarakat Wayharu bisa terbantu jika akses bisa dilalui kendaraan ojek dengan leluasa,” harap Khairul.
Khairul pun memaklumi jika sebelumnya masyarakat Wayharu melalui salah satu tokohnya yang mengancam akan menggelar demo dan memboikot pemilu, jika harapan untuk lepas dari sebutan wilayah terisolir tak kunjung diwujudkan. “Sangat wajar, karena memang hak mereka (masyarakat Wayharu) untuk bisa mendapatkan infrastruktur yang maksimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dipenuhi Negara,” pungkasnya.
“Jangan sampai Negara kalah hanya karena kepentingan perorangan. Itu yang harus paling kita ingat,” tukas Khairul. (WII)
