– Belanja Daerah, yang mencakup belanja operasi (gaji, barang dan jasa), belanja modal (pembangunan infrastruktur), serta belanja tidak terduga. Seluruhnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
– Pembiayaan Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, dikelola secara hati-hati dengan tujuan menjaga stabilitas fiskal daerah dan mencegah pembengkakan defisit.
“Kami berupaya agar pelaksanaan APBD tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga tepat guna, serta mendorong percepatan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tambah Parosil.
Ketua DPRD Edi Novial, dalam penutup rapat menyampaikan apresiasi atas penyampaian nota pengantar LPJ yang menjadi tahapan awal dari proses pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Penyampaian Ranperda LPJ APBD merupakan mekanisme penting dalam siklus anggaran daerah. Ini menjadi kesempatan bagi DPRD untuk menelaah dan memberi masukan secara objektif atas pelaksanaan anggaran dan program pemerintah,” jelas Edi.
Ia menambahkan, kolaborasi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjadi pondasi utama dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berpihak kepada rakyat.
Dengan penyampaian LPJ APBD 2024 dalam rapat paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mempertegas langkahnya dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis hasil. Seluruh proses ini diharapkan membawa dampak nyata bagi masyarakat dan menjadi dasar evaluasi untuk perencanaan anggaran yang lebih baik di masa mendatang.***
