KRUI, WAKTUINDONESIA – Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Agus Istiqlal, secara tegas lebih memilih untuk memberhentikan 34 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ketimbang harus memberhentikan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang jumlahnya mencapai ribuan orang untuk menyikapi defisit ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Saya minta (pengurangan TKD) ditunda. Saya minta kalian (para pejabat) mengalah, demi kehormatan keluarga kita para TKD,” tegas Agus di sela-sela paparannya dalam kegiatan rapat koordinasi (Rakor) bulanan Pemkab Pesibar, di Lamban Apung Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu (24/11/21).
Menurut orang nomor wahid di Pesibar itu, sejauh ini keberadaan TKD dalam tubuh Pemkab Pesibar memiliki peranan dan andil besar dalam kelangsungan roda pemerintahan dan mensukseskan program-program pemerintah.
“Yang melakukan pelayanan medis hingga tingkat paling bawah menyelesaikan permasalahan vaksin Covid-19, mereka adalah para medis berstatus TKD. Yang melayani masyarakat Pesibar membuat dokumen administrasi kependudukan, mereka adalah TKD di Disdukcapil, begitu juga dengan bidang lainnya,” lanjut Agus.
Dalam momen itu, Bupati meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera melakukan pengkajian. “Tunjangan Kinerja (Tukin) akan dikurangi untuk kita sedekahkan guna menggaji para TKD,” ungkapnya.
