WAKTU INDONESIA – Sebanyak 40 anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2024 – 2029 dilantik dan mengucapkan sumpah janji dalam agenda Rapat Paripurna Istimewa yang digelar di Ruang Sidang DPRD Pesawaran, Selasa, 20 Agustus 2024.
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Gedong Tataan Patriarini Meningsih Ritonga disaksikan Rohaniawan perwakilan agama Islam dan Katholik memimpin pengambilan sumpah pada agenda rapat paripurna tersebut. Turut hadir pula Pj Gubernur Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Wakil DPRD Pesawaran periode 2019 – 2024, serta tamu undangan lainnya.
Setelah dilakukan pengambilan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan dan penyematan PIN Anggota oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
Dalam rapat paripurna tersebut juga turut ditunjuk ketua dan wakil ketua sementara yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 2024. Keduanya yaitu Achmad Rico Julian dari Partai Gerindra sebagai Ketua dan M. Nasir dari Partai NasDem sebagai Wakil Ketua. Keduanya mendapat amanah sebagai pimpinan sementara sebelum pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran terbentuk secara definitif.
Ketua DPRD sementara, Achmad Rico Julian dalam sambutannya mengatakan, bahwa jabatan sebagai anggota DPRD adalah sebuah amanat besar yang diberikan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak kepada para anggota DPRD terpilih untuk bisa tanggung jawab terhadap amanah besar tersebut.
“Atas nama DPRD Kabupaten Pesawaran kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja secara maksimal menyukseskan Pesta Demokrasi 2024. Sinergi dan dukungan dari semua pihak tentu sangat diharapkan untuk kita bersama-sama memajukan Kabupaten Pesawaran” kata dia.
Sementara itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dalam sambutannya mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian meminta kepada anggota DPRD yang dilantik untuk dapat menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan golongan.
“Sebab dalam menjalankan tugasnya, para anggota dewan diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP dan lain sebagainya,” kata Dendi.
“Perlu digaris bawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” timpalnya.
Dirinya juga turut mengajak para anggota dewan untuk memaknai kembali fungsi DPRD sebagaimana amanat Pasal 96 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa ada tiga fungsi yang dimiliki DPRD, yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), fungsi penyusunan anggaran, dan Fungsi pengawasan.
