Terkait standarisasi penerima UMKM di Lambar pihaknya memberikan rekomendasi untuk semua klaster pelaku UMKM di Lambar.
“Kita mau memaksimalkan bantuan Rp2,4 juta ini untuk semua penerima berdasarkan ketentuan yang berlaku, biarlah pihak bank yang lebih berwenang mengingat pihak bank mempunyai catatan keluar masuk keuangan pada rekening masing-masing dan dan terseleksi dengan sendirinya,” kata Yudha.
Yudha berkeyakiann celah untuk manipulasi data oleh pelaku UMKM sangat kecil. Mengingat sistem perbankan mempunyai database nasabah termasuk lalu lintas keuangan pada rekening.
“Yang terpenting dari kelayakan penerima bantuan UMKM ini adalah mempunyai usaha mikro, tidak sedang menjalani program Kredit Usaha Rakyat (KUR), bukan ASN, anggota TNI/Polri dan pegawai BUMN/BUMD,” pungkasnya.
(erw/WII)
