Siapa Wartawan itu? Apakah UU Pers 40/1999 hanya Untuk Wartawan? Yuk Simak Ulasan Berikut

  • Bagikan

Siapa Wartawan itu?

Dikutip dari Wikipedia, “Wartawan atau jurnalis atau pewarta adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur.

Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa yang tentunya memiliki badan hukum berupa yayasan atau PT, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan media massa berbasis internet media online (media syber).

Masih mengutip Wikipedia, “Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya; dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.”

Bagaimana dengan tayangan atau siaran produk jurnalistik dan yang bukan produk jurnalistik?

Dikutip dari penjelasan Pasal 4 ayat 2 UU No 40/1999, “Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik.”

Bagaimana kalau bukan produk jurnalistik?

Masih penjelasan Pasal 4, ayat 2, “Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.”

Apakah UU Pers hanya memberikan perlindungan kepada wartawan?

Saya kutip dari Hukumonline, bahwa UU Pers 40/99 juga memberikan perlindungan hukum kepada yang lain, seperti narasumber dan orang yang diberitakan bahkan hak masyarakat umum/publik.

1.      Perlindungan bagi pihak yang menjadi sumber berita telah diatur dalam hak tolak wartawan. Sehingga, dalam hal pihak yang menjadi sumber pemberitaan merasa keberatan untuk diungkap ke publik identitasnya, wartawan harus merahasiakannya dan menolak untuk mengungkapkannya (Pasal 1 angka 10).

2.      Dalam Hak Jawab juga diatur bahwa seseorang atau sekelompok orang mempunyai hak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 angka 11).

BACA JUGA:  Laila Majnun Kisah Cinta Abadi, Karya Syaikh Nizami yang Dianalisis

3.      Dalam Hak Koreksi dilindungi hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (Pasal 1 angka 12).

4.      Wartawan juga mempunyai kewajiban melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan (Pasal 1 angka 13).

5.      Setiap wartawan harus menjalankan profesinya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang merupakan himpunan etika profesi kewartawanan (Pasal 1 angka 14).

6.      Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat [1]).

7.      Pers wajib melayani Hak Jawab (Pasal 5 ayat [2]).

8.      Pers wajib melayani Hak Koreksi (Pasal 5 ayat [3]).

9.      Perusahaan pers dilarang memuat iklan (Pasal 13):

a.       Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;

b.       Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

c.       Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Salam…
Merly Sentosa (Pemred)

–Tulisan ini pernah saya upload saat saya menjadi Redaktur/Wapemred JP-News.id

  • Bagikan