Menyikapi ihwal tersebut, Faisal meminta agar DPUPR segera mengambil langkah tegas. Karena menurutnya jelas tindakan PT. Panorama Teknik Mandiri sebagai rekanan pelaksana proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah itu sudah menyalahi aturan.
“DPUPR harus segera ambil langkah, karena tahapan pelaksanaan pembangunan wajib mengacu dengan RAB,” tegas Faisal.
Masih kata Faisal, pihaknya berharap agar ada laporan dari masyarakat berkaitan dengan proyek tersebut ke Komisi II, agar pihaknya bisa segera menindaklanjutinya.
“Kalau memang memungkinkan Komisi II akan segera turun. Namun kami juga berharap ada laporan yang masuk ke Komisi II agar menjadi dasar kami untuk menindaklanjutinya hingga ke langkah berikutnya,” pungkas Faisal.
(ers/WII)
