Dia menuturkan, rapat tersebut justru melibatkan oknum yang mengatasnamakan perwakilan orang tua murid, alih-alih meminta persetujuan Komite.
“Harapan kami mewakili Komite, pihak sekolah bisa lebih transparan dalam hal pemungutan biaya kepada orang tua, dan Komite tentu harus mengetahui perihal pendanaan sekolah,” katanya.
Dia juga mengatakan, hingga kini Sekolah tersebut belum pernah memaparkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang menjadi acuan penarikan iuran tersebut.
“Padahal, RKAS menjadi acuan untuk membiayai kebutuhan Sekolah yang tidak dicover dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama setahun,” katanya.
Selain itu, dia juga menyebut banyaknya orang tua murid yang mengeluh dengan adanya pungutan tersebut. Situasi di masa pandemi dan kesulitan ekonomi menjadi alasan keluhan tersebut.
Diketahui, SMA Negeri 1 Kedondong melakukan pungutan senilai Rp1.020.000 kepada ratusan orang tua murid. Pengelolaan dana tersebut diduga tidak transparan, dan tidak melibatkan Komite Sekolah.
(Apr/Rob/WII).
