Sumbangan Tak Sesuai Pergub, Disdik Segera Investigasi SMAN 1 Kedondong

  • Bagikan

Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Provinsi Lampung, Diona Katharina/Ist

KEDONDONG, WAKTUINDONESIA – Dinas Pendidikan Provinsi Lampung akan melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2020 di SMA Negeri 1 Kedondong Pesawaran.

Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung itu mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan Pendidikan Menengah Negeri.

Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Disdikbud Provinsi Lampung, Diona Katharina mengatakan sekolah tidak dibenarkan memungut sumbangan sukarela tanpa keterlibatan Komite apalagi sampai mengambil keuntungan dari sumbangan tersebut.

“Sebetulnya penarikan sumbangan sudah diatur melalui Perbub Nomor 61 Tahun 2020, dengan catatan harus sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya saat dihubungi, Jumat (05/03).

Mekanisme itu antara lain menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), menyampaikan program kepada Komite Sekolah, selanjutnya harus dirapatkan bersama perwakilan wali murid untuk menyampaikan program kerja selama setahun serta merinci kebutuhan dana bagi sekolah yang bersangkutan.

“Nah kami memang sudah mendengar laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut, maka dalam waktu dekat kami akan turun untuk melakukan investigasi dan menggelar dialog dengan pengelola SMA Negeri 1 Kedondong,” tambah Diona.

Sebelumnya diberitakan, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kedondong tidak melibatkan Komite Sekolah dalam melakukan pungutan wajib kepada sejumlah orang tua murid.

Ketua Komite SMA 1 Kedondong, Saikhu mengatakan pihak sekolah diduga tidak transparan dalam pengelolaan dana sumbangan sukarela bagi orang tua murid.

“Sebelumnya, memang perwakilan orang tua murid diundang oleh Komite sekolah, atas permintaan Kepala Sekolah, namun soal kesepakan penarikan iuran wajib dan jumlahnya berapa memang saya tidak tau,” katanya.

Dugaan itu diperkuat dengan pernyataan bendahara Komite, Rosmanidar, yang menyebut bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai bendara tidak diindahkan oleh pihak sekolah. Ia pun membeberkan kronologi pungutan yang dilakukan pihak sekolah secara sepihak.

BACA JUGA:  Semoga Sukses! Kali Pertama Siswa SMPN1 Tigalingga Lulus Seleksi SMA Taruna Nusantara Magelang

“Jadi awalnya bulan Desember 2020 Sekolah melakukan musyawarah melibatkan perwakilan orang tua murid. Tiba-tiba, Komite disodorin hasil rapat yang harus ditandatangani yang isinya pungutan wajib bagi ratusan orang tua,” terangnya.

(Apr/Rob/WII).

  • Bagikan