Sementara itu, Depi Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Utara menjelaskan kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan penganggaran yang responsif gender terutama untuk perempuan dan anak.
Depi Wahyudi mengharapkan kegiatan ini akan membawa dampak yang baik bagi Kabupaten Dairi agar pembangunan di Kabupaten Dairi tidak hanya dapat dirasakan dari sisi pemanfaatan kemasyarakatan secara keseluruhan.
“Namun juga dari sisi perempuan anak sehingga pembanguan lebih tepat sasaran yang hasilnya dapat dirasakan oleh setiap gender,” katanya.
Sebagai informasi untuk mendukung kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerbitkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender yang diikuti dengan peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut dan saat ini masih dalam proses fasilitasi di biro hukum Sumatera Utara.
(swd)
