PSHT Lambar Bantah Dualisme Kepemimpinan, Korwil Ungkap Awal Konflik, LHA Beber Putusan Kasasi MA

  • Bagikan

LIWA, WAKTUINDONESIA – Isu dualisme pimpinan organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Lampung Barat, Lampung sempat mengemuka.

Kabar burung itu langsung dibantah Ketua Cabang PSHT Lambar, Sugiono Adi Pranoto, SPdI.

Pria yang karib disapa Kang Mas Sugiono itu memastikan kepemimpinan PSHT di Lambar hanya satu alias tidak ganda.

“Kita gak ada cabang lain kok, di Lambar itu cuma ada satu, yaitu saya sebagai ketua cabangnya dan sekretariat atau padepokannya di Lingkungan  Serdang Dalam, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik-bukit,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Waktuindonesia.id, Minggu (18/4/21).

Kepemimpinan Kang Mas Sugiono diakui Pimpinan Lembaga Hukum dan Advokasi (LHA) PSHT Lampung, Anthon Ferdiansyah, SH, MH.

Anthon menegaskan, PSHT di Lambar hanya yang diketuai oleh Kang Mas Sugiono.

“Jika ada pihak lain mengaku sebagai bagian dari PSHT namun tidak masuk kelompok Kang Mas Sugiono, maka pertanyaanya, mereka masuk dalam kelompoknya siapa dan dimana keberadaan padepokanya serta apa dasarnya?”

Advokat muda alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) itu juga dengan gamblang menegaskan apabila ada pihak yang mengklaim PSHT di bawah kepemimpinan Muhammad Taufik, pengurus pusatnya, maka tidak benar.

“Karena Taufik sendiri telah secara resmi dipecat dari organisasi PSHT berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/SK/ML-PSHT.000/IX/2017 tertanggal 21 September 2017,” ujarnya.

Terkait merk PSHT yang sempat terjadi saling klaim, secara hukum sengketa  tersebut telah selesai (Inkrah) berdasarkan Putusan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung (MA).

Advokat dengan Kantor Hukum Anthon Ferdiansyah, SH., MH dan partner di Jalan Pulau Pisang Nomor 99 C, Kopri Sukarame Bandar Lampung tersebut juga mengungkapkan dua sengketa dalam tubuh PSHT, pertama adalah sengketa merk atau lambang dan kedua, sengketa badan hukum.

BACA JUGA:  Pra-PORA Badminton Bakal Dihelat di Subulussalam, Ini Kata Ketua PBSI saat Presentasi

Sengketa merk PSHT tertuang pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 8/Pdt.Sus-PKPU-HKI/Merk/2019/PN Niaga Sby tanggal 16 Maret 2020.

Terkait sengketa merk, kata  majelis hakim berpendapat, bahwa Issoebiantoro, SH selaku tergugat –saat itu sebagai Ketua Dewan PSHT Pusat– pemegang hak atas merk dagang/jasa Setia Hati Terate dan merk jasa PSHT yang sah menurut hukum.

“Siapa Penggugatnya? Ya Muhammad Taufiq,” ungkapnya.

Sementara sengketa badan hukum, lanjut Anthon, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta nomor : 217/G/2019/PTUN.JKT tertanggal 11 Maret 2020.

“Menyatakan batal keputusan TUN yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0010185.AH.01.07.Tahun 2019 tanggal 26 September tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan persaudaraan Setia Hati Terate,” jelasnya.

“Sengketa terkait merk telah inkrah berdasarkan Putusan terbaru pada tingkat Kasasi MA RI No. 29 K/PTUN/2021 tanggal 02 Februari 2021 yang diumumkan di laman pengumuman perkara MA RI.”

Sementara di sisi lain Ketua Perwakilan (Korwil) PSHT Lampung, H Supeno, SHI, mengungkapkan konflik PSHT di Lampung saat ini bermula dari rencana pelantikan pengurus PSHT Lampung di Hotel Nusantara pada November 2020 lalu.

“Pada saat itu Mas Taufik hadir ke Lampung untuk melantik pengurusnya. Namun upaya tersebut berhasil kami gagalkan dan pada saat itu telah terjadi kesepakatan bersama antara saya dan Mas Taufik bahwa di Lampung hanya ada satu PSHT yaitu PSHT yang berpusat di Madiun,” ungkapnya.

“Namun faktanya Mas Taufik dan kelompoknya mengingkari kesepakatan bersama itu. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya cabang-cabang tandingan yang didirikan oleh sekelompok orang di tiap kabupaten di Lampung. Sehingganya untuk menertibkan organisasi, kami telah mengambil langkah hukum dengan melapor ke aparat penegak hukum terkait dengan adanya dugaan pelanggaran merk yang telah dilakukan oleh sekelompok orang tersebut.”

BACA JUGA:  Gowes, Cara TNI-Polri di Karo Jaga Sinergitas dan Soliditas

“Pada prinsipnya sebagai korwil, saya hanya ingin menjalankan amanah organisasi berdasarkan AD/ART yang berlaku serta menerapkan ajaran PSHT yaitu mendidik Manusia yang berbudi Luhur tau benar dan salah sebagai simbol sejatinya warga PSHT,” ungkapnya.

Menurut Humas Parapatan Luhur 2021, Heru Suprobo, dalam Parluh PSHT 2021 pada 13 Maret lalu, dalam pembahasannya terbagi menjadi 2 komisi A dan B, untuk membahas penyempurnaan AD-ART dan menetapkan rekomendasi – rekomendasi Parapatan Luhur 2021.

Di bagian akhir Parapatan Luhur tersebut dilaksanakan pemilihan pengurus PSHT yang diawali dengan pemilihan anggota dewan pusat sembilan orang, dimana setiap cabang boleh mengusulkan lebih dari nama untuk diinventarisasi oleh tim formatur, dengan persyaratan tertentu sebagaimana tertulis di AD ART.

Hasilnya, Issoebiantoro kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua dewan dan Drs R Moerdjoko HW sebagai Ketua Umum PSHT

“Keduanya dianggap berhasil. Penunjukan Moerdjoko dilakukan seluruh cabang PSHT se-Indonesia dan cabang luar negeri dalam prapatan luhur 2021 yang digelar virtual itu,” ujarnya.

(eko/esa/WII)

  • Bagikan