BPUM Tahap II di Lambar Dibuka, Ini Syaratnya

  • Bagikan

LIWA, WAKTUINDONESIA – Masyarakat Lampung Barat (Lambar) kembali akan dapat merasakan kembali program bantuan di bidang UMKM, yakni Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Sebelumnya tahap pertama telah ditutup pada April lalu.

Sementara, bantuan pemerintah pusat melalui Diskoperindag Lambar itu untuk  tahap II dibuka sejak 27 Mei hingga 18 Juni 2021 mendatang.

Demikian ditandaskan Sekretaris Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Junaidi Jamsari, mendampingi Kepala Diskoperindag Sugeng Raharjo saat dikonfirmasi, Selasa (1/6/21).

“BPUM tahap II kini telah dibuka, itu merujuk surat Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 388/Dep.2/V/2021 tanggal 18 Mei 2021,” jelasnya.

Lanjutnya, mengenai sosialisasi informasi tersebut pihaknya mengaku telah mengirimkan surat pemberitahuan melalui seluruh camat di Lambar.

“Perihal itu, kita telah mengirimkan surat dengan Nomor : 518/418/III.06/V/2021, dimana didalamnya berisikan informasi pengusulan yang paling lambatnya diusulkan pada 18 juni mendatang,” katadia.

Terus Junaidi, pada proses pengusulannya kelak dapat dilakukan bertahap oleh peratin (Kepala Desa).

“Sedikit berbeda dengan tahap I, bila sebelumnya pengusul bantuan langsung datang ke diskoperindag, untuk tahap II ini yang mengkordinir adalah peratinnya,” imbuhnya.

Adapun pemberitahuan BPUM tahap II tersebut Junaidi menjelaskan telah merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.2/2021 dan petunjuk pelaksanaan BPUM No.3/2021 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM.

“Serta persyaratan sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Lambar No.518/400/III.06/2021 tanggal 8 April 2021 perihal Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM),” bebernya.

Sementara itu kata Junaidi, persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut ialah harus melampirkan fotocopy KTP, KK, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU), bukan berstatus ASN, TNI Polri maupun pegawai BUMN/BUMD.

BACA JUGA:  Warga Sukanegara Pesisir Barat Ini Keluhkan Pemasangan Penyediaan Air Minum dan Pamsimas: Katanya Bantuan tapi Dibebankan Biaya

“Dan tentunya memiliki usaha mikro, tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan belum pernah mendaftar BPUM sebelumnya,” tutupnya.

(erw/WII)

  • Bagikan