“Ini perlu agar tidak terulang kembali. Perlu diketahui itu bukan program kepala desa, melainkan program pemerintah. Tidak ada yang salahnya tetang postingan di media sosial tersebut,” jelasnya.
Sementara, Kapolres Mesuji AKBP Alim dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Mesuji (PMD), Anwar Pamuji memilih bungkam. Beberapa kali media ini mengkonfirmasi tidak menjawab.
Kapolres Mesuji AKBP Alim tidak membalas pesan whatsapp meski laporan telah terbaca. Sementara, Kadis PMD Mesuji juga melakukan hal sama dan tidak mengangkat telpon media ini.
Diberitakan sebelumnya, suasana menjelang pelaksanaan Pilkades di Mesuji mulai memanas. Itu setelah satu anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dilabrak lima kepala desa di Kecamatan Tanjung Raya terkait postingan di media sosial Facebook.
Postingan tersebut berupa stiker bergambar Presiden Jokowi. Isinya, “Pengumuman di sampaikan kepada seluruh masyarakat. Siapapun Kadesnya, Dana Desa, BLT, PKH, tetap akan ada. Karena itu program Presiden, bukan program Kades. Stop bodohi rakyat.”
Postingan itu sontak menuai polemik di kalangan kepala desa yang akan maju kembali di Pilkades serentak tahun 2021 ini. Buntutnya ada lima kades mendatangi anggota BPD tersebut.
Berdasarkan keterangan saksi, Ridwan, staf Kecamatan Tanjungraya saat berada di lokasi kejadian membenarkan. “Iya memang lima kepala desa di Kecamatan Tanjung Raya, atas nama Harsono Kades Gedung Mulya, Kintoko Kades Mukti Jaya, Rudi Kades Gedung Ram, Juwadi Kades Sriwijaya, dan Wagino Kades Wirajaya. Mereka melabrak Samingan, anggota BPD yang ada di Desa Bangun Jaya terkait postingan di media sosial,” jelasnya.
(fan)
