Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sangat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan penilaian Desa Antikorupsi. Karena satu dari sepuluh (10) desa di Indonesia, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung ditetapkan sebagai desa antikorupsi.
“Ekonomi kerakyatannya harus ditingkatkan, kalau ekonominya bagus tentu semua berpikir bagus,” kata dia.
Dirinya meminta, pendidikan, agama harus ditingkatkan, serta fasilitas infrastruktur, lebih terpenting lagi adalah ekonomi kerakyatan.
“Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada tim penilai KPK RI, bersama Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, konsultan dan beberapa pemerhati, hadir disini,” pungkasnya.
(WII)
