KEDONDONG, WAKTUINDONESIA – Hampir satu miliar dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan tahun 2015-2018 di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran diduga diselewengkan oleh pengurusnya.
Program PNPM Mandiri yang dibangun pada era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kini tidak jelas nasibnya.
Justru muncul permasalahan baru dimana saling tuding antara Ketua UPK Romiatun Hidayat dengan
Badan Kerjasama Antar-Desa (BKAD) Herman Fauzi terkait hilangnya dana tersebut.
Saat dikonfirmasi Romiatun Hidayat selaku Ketua UPK Kedondong mengaku dirinya tidak mengetahui kemana dana bergulir SPP. Sebab Menurutnya semua pengelolaan dana tersebut dilaksanakan oleh BKAD.
“Ya saya terakhir tahun 2015, dan soal dana bergulir SPP waktu itu yang mempertanggungjawabkan BKAD Herman Fauzi,” kat dia, Rabu 6 September 2023.
“Jadi semua keuangan ya ada BKAD, saya tidak tahu menahu lagi yang dibagikan ke masyarakat siapa, penerimanya siapa,” timpalnya.
Menurutnya, pada saat itu instruksi dari Pasteur bahwa Ketua UPK tidak boleh lagi memegang spesimen pencairan dana SPP.
“Makanya waktu itu dari pendamping desa kaget. Ya saya jawab saya di instruksikan seperti itu dari Kemendes, terus kata pendampingnya kok gini ya di Kedondong,” ujarnya.
Sementara itu, Herman Fauzi selaku BKAD membenarkan adanya dana bergulir SPP sebesar Rp800 juta. Namun dirinya tidak tahu persis persoalan dana tersebut, karena menurutnya BKAD hanya sekedar mengawasi sementara untuk pengelolaannya ada pada UPK.
“Dana bergulirnya ada sekitar Rp800 juta itu banyak yang nyangkut juga, tapi saya kurang jelas karena saya bukan UPK,” kata dia.
“Untuk soal laporan dan sebagainya saya tidak tahu, itu ada di UPK dan bendahara, semua di pegang mereka dan mereka yang melaporkan ke fasilitator,” pungkasnya.
