“Jangan hanya katanya tapi tidak ada ukuran, kasat mata kan bisa dilihat berapa jumlah korupsi yang pernah dipidana, saya rasa masyarakat sudah cerdas lah tidak mau dimakan isu seperti itu, karena kental nuansa politisnya,” tambahnya.
Terkait isu siltap Johnny menegaskan bahwa jika tidak dijabarkan secara komperhensif akan membuat salah pemahaman ditengah masyarakat, jangan sampai isu siltap dipolitisasi untuk kepentingan calon kada dalam menjatuhkan calon lain.
“Kita harus berfikir bersama terkait keterlambatan siltap, jadi jangan sekedar protes saja, penganggaran sekarang itu kan sudah direncanakan dengan matang dari mana sumber dananya untuk sumber pembayaran itu sendiri, siltap itu direncanakan dibayar lewat sumber pemasukan salah satunya dana bagi hasil, kan semua tau DBH kita terhambat, dan hal itu bukan cuma terjadi di Pesawaran,” jelasnya.
“Jadi jangan cuma bisa protes, ayo kita bareng-bareng gedor provinsi agar membayarkan DBH, kalau DBH dibagikan selesai urusan siltap itu,” tambahnya.
Johnny mengatakan, proses penganggaran berjalan dengan ketat dan tidak memungkinkan untuk bermain tambal sulam dalam pembayaran anggaran.
“Tidak bisa dana yang seharusnya membayar A dipakai untuk bayar B, sekarang ini ketat, jadi ayo kita bantu pemkab dalam menyelesaikan itu, karena ini bukan kelalaian pemkab, karena sudah dianggarkan melalui DPRD terkait berapa yang dibayar maupun dari mana alokasi pembayarannya,” imbuhnya Johnny.
Siltap aparatur Desa itu masuk Dalam APBD Kabupaten Pesawaran peruntukan pembayaran ADD sumber dananya direncanakan berasal dari DBH Provinsi.
(WII)
