Sementara, terutama dalam Program MBG di Lampung yang perlu lebih diperhatikan ialah pembagian yang merata dan tepat sasaran termasuk wilayah terpencil jangan jadikan alasan soal akses dan transportasi karena di manapun anak berhak menerima perlu mendapatkan pelayanan yang maksimal.
Pengawasan dan evaluasi dinilai perlu diperkuat dengan melibatkan pihak independen, guru, orang tua, serta ahli gizi agar pelaksanaan program dapat terus diperbaiki.
Karena dalam pengelolaan anggaran perlu adanya transparansi sesuai harapan masyarakat seperti, proses pengadaan bahan makanan hingga pelaksanaan pengolahan pendistribusian dan penerapan kepada yang berhak menerimanya.
Di Lampung banyak sekali usaha – usaha lokak semisal UMKM, petani sangat bagus jika dilibatkan dalam pengelolaan Program MBG demi menjaga kualitas gizi serta mambantu perputaran ekonomi masyarakat.
Dalam pengelolaan program MBG masyarakat Lampung berharap, apabila ada penemuan kasus atau permasalahan di lapangan makan perlu adanya layanan pengaduan yang mudah, cepat, dan responsif.
Selain itu, pemberian wawasan tentang gizi dan pola hidup sehat perlu dilakukan terhadap masyarakat baik anak-anak maupun orang tua.
Ketua SMSI Lampung menambah, keberhasilan program MBG di Lampung tidak hanya diukur dengan tersalurkannya makanan kepada anak-anak, tetapi juga kualitas pelaksanaan program secara keseluruhan.
“Perbaikan hari ini akan menentukan masa depan anak-anak Indonesia. Program yang baik harus dijalankan dengan pengawasan yang baik pula,” tandasnya. (*)
