BANDARLAMPUNG, WII – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyerukan urgensi perwujudan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bersih. Seruan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung, yang berlangsung di Kota Bandar Lampung, Kamis (6/7/2020) kemarin.
Selain soal pilkada, Firli juga membahas kemajuan upaya implementasi program pencegahan korupsi di Lampung selama tahun 2019 sampai pertengahan 2020.
Hadir dalam rapat adalah Gubernur Provinsi Lampung, seluruh Bupati dan Walikota di wilayah Lampung, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Lampung.
Pelaksanaan Pilkada bersih, menurut Firli, sangat penting karena dari pengalaman KPK pilkada bagaikan ajang penciptaan koruptor baru. Tidak lama seusai terpilih, sejumlah kepala daerah berbaris bergantian menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi.
“Dalam catatan KPK sejak Pilkada Langsung diterapkan pada 2005, sudah 300 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi. 124 di antaranya ditangani KPK. Sementara itu, untuk Lampung, antara tahun 2016 sampai 2019, telah 5 (lima) kepala daerah tertangkap tangan oleh KPK,” kata Firli.
KPK, lanjut Firli, mengedepankan konsep three prongs approaches dalam mengawal Pilkada bersih. Pertama, pendekatan represif. Cara ini bertujuan menimbulkan efek jera, sehingga orang takut korupsi. Kedua, pendekatan pencegahan. Yaitu dengan perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan, sehingga orang tidak bisa korupsi.
“Dan, ketiga, pendekatan edukasi dan kampanye publik. Metode ini menyasar kerubahan kesadaran masyarakat, sehingga orang tidak mau melakukan korupsi,” ujarnya.
Untuk lingkup Lampung, selama 2018 hingga pertengahan 2020, KPK telah menerima 385 pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Lampung merupakan provinsi teratas ketiga di Wilayah Sumatera dengan pengaduan masyarakat terbanyak.
