BEKASI, WII – Kecurigaan Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak atas upaya pengangkatan kembali URS menjadi Plt Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi disambut Ketua LMP MACAB Kabupaten Bekasi, Eko Triyanto.
Jika kecurigaan Abdul Rozak benar, Eko menilai hal itu harus ditangani serius.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Bupati dan Wali Kota Bekasi harus bertindak tegas,” kata kata Eko, Minggu (30/8/2020).
Eko menilai per tanggal 17 Agustus jabatan URS berakhir.
“Jabatan URS sudah habis pertanggal 19 Agustus 2020 pukul 00.00 WIB,” tambahnya.
Menurut Eko, URS bukan lagi bagian dari BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dan Kota Bekasi selepas jabatannya habis.
“LMP akan kawal kasus ini. LMP akan turun ke jalan. Dan LMP tidak akan biarkan para penikmat uang negara itu berlenggang kangkung,” tegasnya.
Eko juga sependapat dengan Bang Jack, sapaan Rozak.
Eko juga mencurigai adanya operasi senyap untuk mengangkat USR menjadi Plt.
Sebab, Eko menilai kinerja USR selama mengelola PDAM Tirta Bhagasasi. “Persoalan hutang dan permintaan penyertaan modal menjadi contoh ketidakmampuan USR,” kata Eko menilai.
“Dua periode dia (USR) menjabat tidak ada kemajuan signifikan mengembangkan PDAM. Sudah tidak ada alasan diangkat Plt. Apalagi muncul SK dengan tanggal mundur. Saya pastikan akan bawa kasus ini ke ranah hukum,” tegas LMP yang menegas konsen terhadap persoalan PDAM.
Eko juga mempersoalkan kekosongan jabatan pasca habisnya SK USR sebagai Dirut PDAM Tirta Bhagasasi. Seharusnya pemangku kebijakan sudah mempersiapkan pelaksanaan open bidding.
“Saya nilai dewan pengawas juga lalai. Seharusnya mereka mempersiapkan pelaksana tugas hingga terpilihnya direktur utama yang baru. Artinya tidak boleh ada jabatan yang kosong, apalagi posisi ini sangat penting,” ujarnya.
“Tidak boleh ada kecurangan apalagi menerbitkan SK Plt dengan tanggal mundur,” tandasnya. (van)
