4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 62,96-63,69 dari sebelumnya 63,78-64,00
5. Perkembangan indeks Gini sebesar 0,30-0,33 dari sebelumnya 0,29-0,30
6. Tingkat pengangguran terbuka berada pada 1,58-2,00 persen
7. Pendapatan perkapita masyarakat pada angka Rp1.941.425,24.
“Sasaran tersebut tentunya masih dapat kita koreksi bersama dengan memperhatikan kondisi terkini perekonomian global, nasional dan regional,” ucap Erlina.
Dalam kesempatan tersebut Erlina juga menyampaikan ringkasan perubahan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah pada KUA-PPAS APBD-P Pesibar Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:
I. Proyeksi pendapatan daerah pada KUA APBD-P Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp51.058.000.000 lebih atau turun sebesar 5,84 persen dari yang sebelumnya pada angka Rp874.575.000.000 menjadi Rp823.516.000.000 lebih. Kendati begitu proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar 4,33 persen atau menjadi sebesar Rp43.581.000.000 dari sebelumnya Rp41.773.000.000 juta lebih.
Sementara itu untuk dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 9,51 persen atau menjadi sebesar Rp562.028.000.000 lebih dari sebelum perubahan sebesar Rp621.070.000.000 lebih. Lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan sebesar 2,92 persen atau menjadi sebesar Rp217.907.000.000 dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp211.731.000.000 lebih
Penurunan terbesar pendapatan daerah berasal dari pengurangan dana transfer daerah yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 sebagaimana diatur pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2020.
II. Proyeksi perubahan belanja daerah
belanja daerah pada KUA-PPAS perubahan ini diproyeksikan sebesar Rp885.011.000.000 atau menurun 1,88 persen dibandingkan dengan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp901.956.000.000 lebih.
Proyeksi penurunan belanja daerah berasal dari belanja tidak langsung yang turun 0,43 persen dari sebelumnya Rp459.942.000.000 lebih menjadi Rp457.949.000.000 sekian. Untuk belanja langsung secara umum diproyeksikan juga mengalami penurunan 3,38 persen dari sebelumnya Rp442.014.000.000 lebih menjadi Rp427.061.000.000.
III. Proyeksi perubahan pembiayaan daerah
proyeksi penambahan penerimaan pembiayaan berasal dari perhitungan Silpa APBD Tahun Anggaran 2019 hasil audit BPK sebesar Rp66.194.000.000 lebih dari sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp30.381.000.000 lebih atau naik 117,88 persen.
Sementara itu untuk proyeksi pengeluaran pembiayaan dianggarkan naik menjadi sebesar Rp4.700.000.000 atau naik 56,67 persen dari sebelumnya Rp3.000.000.000. Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tersebut, didapatkan pembiayan netto sebesar Rp61.494.000.000.
Berdasarkan pada uraian rencana perubahan pendapatan daerah dan perubahan belanja daerah pada KUA-PPAS APBD-P Tahun Anggaran 2020 yang memproyeksikan target pendapatan daerah sebesar Rp823.516.000.000 dan target belanja daerah sebesar Rp885.011.000.000 lebih menyebabkan perhitungan APBD-P Tahun Anggaran 2020 mengalami defisit sebesar Rp61.494.000.000. Namun demikian defisit tersebut akan ditutup melalui surplus pembiayaan netto daerah dengan angka yang sama, sehingga APBD-P Tahun Anggaran 2020 akan mengalami anggaran seimbang pada angka Rp885.011.177.177.
“Angka dan data tersebut tentunya masih bersifat proyeksi berdasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah yang disebutkan sebelumnya,” pungkasnya.
Turut hadir rapat paripurna tersebut Ketua DPRD, Wakil Ketua, dan 19 anggota DPRD Pesibar, sekkab, asisten, staf ahli, unsur Forkopimda Pesibar dan Lambar, para pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pelaksana dilingkungan Pemkab Pesibar. (ers)
