Pendapatan Perubahan APBD Pesibar 2020 Diproyeksi Rp823,5 Miliar Lebih, Baca Rinciannya

97

KRUI, WII – Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Erlina, menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian nota pengantar perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Perubahan Tahun Anggaran 2020, di gedung DPRD Pesibar, Selasa (1/9).

Bupati Pesibar, Agus Istiqlal diwakili Wabup Erlina, berharap semua pihak terus bersinergi untuk dapat menyelesaikan rangkaian agenda yang ada hingga nantinya persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD-P Tahun 2020 dapat selesai sesuai jadwal dengan tetap memperhatikan kualitas dokumen baik secara sistematika dan secara substansi.

Menurutnya, bencana nasional non alam Covid-19 menyebabkan terjadi perubahan secara massive terhadap kerangka ekonomi daerah yang ikut menyebabkan terjadi perubahan program/kegiatan di tahun ini.

Dasar perubahan kerangka ekonomi daerah terangkum dalam,
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara.
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2020.

3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

4. PMK Nomor 76/PMK.07/2020 tentang pengelolaan cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Tahun Anggaran 2020.

5. PMK Nomor 87/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana insentif daerah tambahan tahun anggaran 2020;

“Beberapa peraturan tadi menyebabkan daerah wajib melakukan, pertama refocusing dan realokasi program/kegiatan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau daerah. Dan kedua, perubahan struktur perekenomian daerah menyebabkan terjadinya perubahan target-target makro daerah dikarenakan menyesuaikan dengan kerangka ekonomi daerah yang mengalami koreksi mendalam,” ungkap Erlina.

BACA JUGA:  Cerita Perajin Peci Pelepah Pinang, Dari Coba-Coba hingga Penuhi Permintaan di Sumut-Jateng

Lebih lanjut Erlina memaparkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pada pasal 154 dan 155 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur bahwa pemerintah daerah bersama dengan DPRD dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi hal-hal.

Pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dan ketiga, anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan.

“Mengacu dengan ketentuan tersebut, maka Pemkab akan melaksanakan penyusunan APBD-P Tahun Anggaran 2020 yang secara umum didasarkan pada penggunaan anggaran lebih tahun sebelumnya dengan mekanisme pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta penyesuaian kegiatan-kegiatan pada perangkat daerah. Demi percepatan pencapaian target-target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan tetap memperhatikan arahan dan pedoman dari pemerintah Pusat dan Pemprov Lampung dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, perbaikan ekonomi daerah dan jaring pengaman sosial,” paparnya.

Erlina juga merincikan berdasarkan pada dasar kebijakan APBD-P Tahun Anggaran 2020, untuk target dan sasaran makro daerah pada Tahun 2020 diasumsikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9-5,0 persen dari sebelumnya 5,5-5,7 persen

2. Tingkat inflasi tetap pada angka 3,0-3,5 persen

3. Tingkat kemiskinan ditargetkan tetap sebesar 14,16-15,00 persen

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sebesar 62,96-63,69 dari sebelumnya 63,78-64,00

5. Perkembangan indeks Gini sebesar 0,30-0,33 dari sebelumnya 0,29-0,30

BACA JUGA:  Bupati Agus Optimis Perkembangan UMKM Punya Potensi Meningkatkan Taraf Hidup

6. Tingkat pengangguran terbuka berada pada 1,58-2,00 persen
7. Pendapatan perkapita masyarakat pada angka Rp1.941.425,24.

“Sasaran tersebut tentunya masih dapat kita koreksi bersama dengan memperhatikan kondisi terkini perekonomian global, nasional dan regional,” ucap Erlina.

Dalam kesempatan tersebut Erlina juga menyampaikan ringkasan perubahan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah pada KUA-PPAS APBD-P Pesibar Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

I. Proyeksi pendapatan daerah pada KUA APBD-P Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp51.058.000.000 lebih atau turun sebesar 5,84 persen dari yang sebelumnya pada angka Rp874.575.000.000 menjadi Rp823.516.000.000 lebih. Kendati begitu proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar 4,33 persen atau menjadi sebesar Rp43.581.000.000 dari sebelumnya Rp41.773.000.000 juta lebih.

Sementara itu untuk dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 9,51 persen atau menjadi sebesar Rp562.028.000.000 lebih dari sebelum perubahan sebesar Rp621.070.000.000 lebih. Lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan sebesar 2,92 persen atau menjadi sebesar Rp217.907.000.000 dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp211.731.000.000 lebih

Penurunan terbesar pendapatan daerah berasal dari pengurangan dana transfer daerah yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 sebagaimana diatur pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2020.

II. Proyeksi perubahan belanja daerah
belanja daerah pada KUA-PPAS perubahan ini diproyeksikan sebesar Rp885.011.000.000 atau menurun 1,88 persen dibandingkan dengan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp901.956.000.000 lebih.

Proyeksi penurunan belanja daerah berasal dari belanja tidak langsung yang turun 0,43 persen dari sebelumnya Rp459.942.000.000 lebih menjadi Rp457.949.000.000 sekian. Untuk belanja langsung secara umum diproyeksikan juga mengalami penurunan 3,38 persen dari sebelumnya Rp442.014.000.000 lebih menjadi Rp427.061.000.000.

BACA JUGA:  Harga Karet Ditingkat Petani Way Kanan Naik Jadi 7 Ribu

III. Proyeksi perubahan pembiayaan daerah
proyeksi penambahan penerimaan pembiayaan berasal dari perhitungan Silpa APBD Tahun Anggaran 2019 hasil audit BPK sebesar Rp66.194.000.000 lebih dari sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp30.381.000.000 lebih atau naik 117,88 persen.

Sementara itu untuk proyeksi pengeluaran pembiayaan dianggarkan naik menjadi sebesar Rp4.700.000.000 atau naik 56,67 persen dari sebelumnya Rp3.000.000.000. Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tersebut, didapatkan pembiayan netto sebesar Rp61.494.000.000.

Berdasarkan pada uraian rencana perubahan pendapatan daerah dan perubahan belanja daerah pada KUA-PPAS APBD-P Tahun Anggaran 2020 yang memproyeksikan target pendapatan daerah sebesar Rp823.516.000.000 dan target belanja daerah sebesar Rp885.011.000.000 lebih menyebabkan perhitungan APBD-P Tahun Anggaran 2020 mengalami defisit sebesar Rp61.494.000.000. Namun demikian defisit tersebut akan ditutup melalui surplus pembiayaan netto daerah dengan angka yang sama, sehingga APBD-P Tahun Anggaran 2020 akan mengalami anggaran seimbang pada angka Rp885.011.177.177.

“Angka dan data tersebut tentunya masih bersifat proyeksi berdasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah yang disebutkan sebelumnya,” pungkasnya.

Turut hadir rapat paripurna tersebut Ketua DPRD, Wakil Ketua, dan 19 anggota DPRD Pesibar, sekkab, asisten, staf ahli, unsur Forkopimda Pesibar dan Lambar, para pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pelaksana dilingkungan Pemkab Pesibar. (ers)

Facebook Comments