Tulangbawang, waktuindonesia.id – Ketua DPC Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Kabupaten Tulangbawang, Hendri Setiawan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) turun tangan menyikapi fenomena antrian dan dugaan pengecoran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diwilayah setempat.
Diketahui kendaraan pelangsir pemburu solar dan pertalite merupakan kendaraan pengangkut BBM subsidi dengan cara tidak wajar, alias kegiatan ilegal dan menyalahi aturan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Kondisi ini tentu perbuatan merampas hak hak masyarakat kecil dengan tujuan untuk memperkaya diri, dengan menjualnya kepada pihak industri (non subsidi) dengan harga tinggi.
Namun mirisnya kegiatan ilegal itu diduga mendapat persetujuan oleh oknum SPBU nakal, modusnya kendaraan pelangsir wajib memliki barcode ganda, nopol ganda dan waktu pengisian bisa berulang-ulang harga beli diatas harga HET Pertamina.
Pemandangan tidak lazim antrian kendaraan terjadi hampir diseluruh SPBU Pertamina di wilayah Kabupaten Tulangbawang.
Ketua DPC LSM Trinusa Tulangbawang Hendri Setiawan mengatakan bahwa fenomena dugaan pengecoran BBM subsudu hampir terjadi di setiap SPBU Pertamina dan terjadi secara terus menerus sehingga menimbulkan keresahan masyarakat pengguna.
Demgan itu pihaknya meminta, DPRD Tulangbawang sebagai pengemban amanah masyarakat, menyikapi bahkan melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pengabdian wakil rakyat.
Dirinya menyanyangkan, terhadap pihak terkait yang memiliki otoritas dan kewenangan, seperti pemerintah, pertamina region Lampung ,BPH migas, aparat penegak hukum terkesan pembiaran tanpa memperdulikan keresahan masyarakat yang berdampak tingkat kepercayaan bahkan hingga mosi ketidak percayaan terhadap lembaga negara tentang tugas dan tanggung jawab.
“Seharusnya, anggota dewan yang duduk di gedung DPRD Tulangbawang sebagai wakil rakyat, repon dan bergerak turun lapangan lakukan sidak, sehingga pihak pihak yang memiliki otoritas, instansi pemerintah beserta lembaga negara terkait, dapat segera menyikapi dan memberikan jawaban ditengah kegaduhan masyarakat. Jika perlu penerapan aturan dan sanksi tegas untuk para pelanggar,” kata Hendri Setiawan.
Dirinya menyanyangkan, terhadap pihak terkait yang memiliki otoritas dan kewenangan, seperti pemerintah, pertamina region Lampung ,BPH migas, aparat penegak hukum terkesan pembiaran tanpa memperdulikan keresahan masyarakat yang berdampak tingkat kepercayaan bahkan hingga mosi ketidak percayaan terhadap lembaga negara tentang tugas dan tanggung jawab.
“Seharusnya, anggota dewan yang duduk di gedung DPRD Tulangbawang sebagai wakil rakyat, repon dan bergerak turun lapangan lakukan sidak, sehingga pihak pihak yang memiliki otoritas, instansi pemerintah beserta lembaga negara terkait, dapat segera menyikapi dan memberikan jawaban ditengah kegaduhan masyarakat. Jika perlu penerapan aturan dan sanksi tegas untuk para pelanggar,” kata Hendri Setiawan.
Sementara salah satu warga, Karsidi (48) mengatakan untuk mendapatkan BBM subsidi pihaknya harus rela ikut mengantri panjang. Pihaknya pun mengatakan mengenai dugaan pelangsiran atau pengecoran BBM subsidi pada SPBU sudah bukan hal baru.
Mengenai harga juga ternadi perbedaan. Dimana harga jual petugas SPBU kepada pelangsir mencapai Rp 8000-8500 per liter untuk solar, jika pertalite mencapai Rp 11.000 per liter.
“Hampir setiap hari antrian kendaraan pelangsir memadati SPBU, bahkan masyarakat umum susah untuk mendapatkan solar maupun pertalite bersubsidi, tidak kebagian,”katanya.
Karsudi menutirkan kerap menjumpai kendaraan dengan kapasitas tengki yang diduga telah dirubah, sehingga dapat menampung BBM labih banyak.
“Dugaan terjadinya pengecoran terlihat kapasitas pengisian kendaraan pelangsir tidak umum, masa mobil pick up atau mini bus mencapai 400 liter bahkan lebih, apalagi jika truck dan Fuso,” katanya.
Mengenai harga juga ternadi perbedaan. Dimana harga jual petugas SPBU kepada pelangsir mencapai Rp 8000-8500 per liter untuk solar, jika pertalite mencapai Rp 11.000 per liter.
“Akibatnya masyarakat umum dikesampingkan dan terkesan enggan melayani karena pelangsir menjanjikan uang lebih semata memperkaya diri dengan cara merampas hak hak masyarakat kecil dan terkesan pembodohon masal,” ucapnya. (Elwan)
