BEKASI, WII – Sejumlah guru di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merasa tertipu iuran koperasi guru sebesar Rp4,5 Miliar. Mereka (guru) menuntut uang mereka dikembalikan. Mereka curiga iuran koperasi guru itu digelapkan pengurus KPRI kecamatan setempat.
“Sudah beberapa tahun tidak pernah dilakukan rapat anggota tahunan (RAT),” kata Samsumar, salah satu anggota KPRI, Kamis (3/9/2020).
Samsumar, mewakili rekannya meminta uang iuran koperasi guru Kecamatan Babelan dikembalikan yang nilainya secara global capai Rp6 Miliar.
“Namun menurut keterangan pengurus KPRI ada kredit macet sebesar Rp1,5 Miliar. Jadi jumlah uang iuran koperasi guru sebesar Rp4,5 Miliar minta dikembalikan,” ujarnya.
Para guru melakukan aksi demo di depan kediaman Wakil Ketua KPRI, Jainih. Jainih diketahui juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bekasi.
“Para guru berkumpul di kantor KPRI dari mulai Sabtu hingga Minggu lalu, merupakan luapan emosi guru agar uang yang menjadi haknya bisa dikembalikan. Atau ada penyelesaian bersama secara musyawarah,” tambahnya.
Menurutnya, pihak guru di Kecamatan Babelan selaku anggota KPRI sudah seminggu ini menuntut haknya. Mereka minta semua uang iuran kopersi guru segera dikembalikan.
“Kami sengaja melakukan aksi mendatangi rumah Jaini, Wakil Ketua KPRI Guru Babelan, karena memang sudah meluap emosi. Kemudian para anggota berkumpul kembali di kantor KPRI agar ada keputusan bersama. Demi terselesaikan apa yang menjadi hak para anggota koperasi bisa diselesaikan dengan adil,” katanya diamini rekannya.
Diketahui, seluruh anggota koperasi tidak terima dan tetap menuntut haknya sesuai yang sudah disetorkan dengan kebijakan minimal 60 persen atau Rp2,7 Miliar dari total Rp4,5 Miliar yang diduga digelapkan pengurus KPRI Guru Babelan.
“Kemana uang miliaran rupiah tersebut?,” tanya para anggota koperasi yang merasa telah menyetorkan uang ke KPRI Guru Babelan.
Diketahui, struktur pengurus KPRI Guru Babelan, yakni Ketua Tachrir, Wakil Ketua Jaini, Sekertaris Suwanto, Wakil Sekretaris:
Madi, dan Bendahara M Habibullah.
Wakil Ketua KPRI, H. Jainih, ketika akan dikonfirmasi dikantornya DPPKB yang berada di Lantai 3 Gedung Bupati Bekasi, sedang tidak ada di ruangan. Bahkan ketika dihubungi via WhatsApp, tidak memberikan tanggapan sampai berita ini dipublis. (van)
