2. Penataan program prioritas yang mendesak guna mengoptimalkan anggaran, sehingga komitmen meningkatkan pembangunan di Pesibar dapat terealisasi secara adil, merata dan berkesinambungan sesuai dalam rencana kerja pembangunan daerah.
“Penataan program prioritas pemkab yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran telah mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah difasilitasi oleh Pemprov Lampung,” jelasnya.
Selanjutnya jawaban atas pandangan umum Fraksi Golkar-Perindo
1. Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada APBD-P Tahun Anggaran 2020 berkurang sebesar sebesar Rp50.993.457.443,64. “Hal itu disebabkan pada proyeksi PAD yang naik, dana perimbangan yang mengalami penurunan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mengalami penurunan,” ucap Agus.
Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah, dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah, yang lebih memberikan efek multiplier, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD-P Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp16.880.160.980,00. Dengan penurunan tersebut tentunya dalam belanja juga diperhatikan efektifitas anggaran. untuk perubahan belanja tidak langsung yang mengalami penyesuaian terhadap kebijakan nasional terutama yang berkaitan dengan anggaran pilkada serentak 2020, anggaran bantuan sosial yang terdampak dan pencengahan Covid-19.
“Pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada serta tolok ukur kinerja, dalam keyakinan kami apa yang telah kita lakukan dapat memberikan efek positif dalam rangka menggerakan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat ditengah pandemi ini,” kata Agus menerangkan.
2. Untuk PAD yang mengalami kenaikan, fraksi golkar – perindo mengapresisasi kinerja seluruh jajaran eksekutif pemerintah kabupaten pesisir barat, khususnya terkait dengan aspek PAD. Sehubungan hal tersebut, fraksi Golkar-Perindo berharap bahwa lembaga yang terkait dengan pendapatan, agar terus menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi), berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik, dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemkab Pesibar terus berupaya menggali sumber-sumber PAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga target dan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,” sambungnya.
3. Perubahan kebijakan pendapatan, tentunya berdasarkan kondisi terkini kinerja perekonomian daerah maupun nasional, serta memperhatikan perhitungan APBD Tahun anggaran 2020 khususnya evaluasi kinerja bidang pendapatan, maka kebijakan pendapatan daerah pada APBD-P harus mempertimbangkan berbagai hal seperti realisasi pendapatan daerah yang memberikan impact terhadap pengurangan dana perimbangan daerah serta dana desa.
Pandemi Covid-19 juga memberikan koreksi terhadap pencapaian target pajak daerah dan retribusi daerah melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan hasil realisasi sampai dengan semester I Tahun 2020. Sehubungan hal tersebut dengan waktu yang tersisa upaya apa yang dilakukan Pemkab Pesibar agar target pendapatan daerah dapat terpenuhi. “Hal ini telah menjadi perhatian kita bersama dengan prinsip dasar bahwa penetapan target pendapatan dilakukan secara terukur dan kepastian pencapaiannya,” jawab Agus.
5. Mengenai pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berkurang setelah perubahan. Terhadap hal tersebut diperlukan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, serta terus melakukan terobosan terobosan terkait dengan dana perimbangan/ transfer yang bersumber dari pemerintah pusat seperti dana alokasi khusus, dimana transfer tersebut sangat dipengaruhi capaian kinerja fisik dan keuangan pemerintah daerah. Sejauhmana langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemkab Pesibar terkait dana perimbangan tersebut.
“Alokasi anggaran pendapatan dari dana perimbangan dicantumkan sesuai dengan PMK Nomor 35/pmk.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Dalam kondisi pandemi pengalokasian tersebut dilakukan melalui mekanisme kedaruratan pencapaian pendapatan umum negara dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan koordinasi dan usulan alokasi daerah,” paparnya.
4. Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah kabupaten pesisir barat haruslah di dukung dengan daya saing yang kuat. Oleh karena itu, daya saing menjadi persoalan yang harus dihadapi dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih siap. Dalam anggaran APBD-P Tahun anggaran 2020 sangat penting kiranya mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelatihan ketrampilan ekonomi, pengembangan produk lokal berbasis daerah agar dapat dilaksanakan hingga akhir tahun 2020. Sehingga diharapkan muncul produk-produk lokal yang dapat dipasarkan ke luar daerah atau bahkan pasar luar negeri. Seberapa besar APBD-P ini memperhatikan kegiatan dalam rangka meningkatkan daya saing meskipun ditengah pandemi covid-19.
“Dalam kondisi kedaruratan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan bahwa prioritas kita pada pemulihan dampak ekonomi, penanganan kesehatan, dan bantuan jaring pengaman sosial sambil memastikan stabilitas likuiditas kas daerah,” pungkas Agus.
Turut hadir pada acara tersebut Kapolres Lambar, Danramil Pesisir Tengah, Kasubsi Pengelolaan Rutan Klas II B krui, serta para kepala OPD. (ers)
