“Ini sudah bukan urusan legislatif lagi, Karena Undang-undang tersebut sudah disahkan, Urusan ini sudah ranahnya Eksekutif. Selaku perwakilan pemerintah pusat didaerah, Gubernur harus menyampaikan aspirasi masyarakat Lampung yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja Omnibus Law. Menurut saya, Tidak ada lagi alasan untuk tidak menolak Undang-undang itu, Dengan memberikan pertimbangan pada Presiden agar menerbitkan Perpu, Hal ini juga demi mendinginkan hati masyarakat yang melakukan aksi besar-besaran terjadi lagi. Kenapa Gubernur ? Karena Gubernur yang punya suara langsung ke Presiden. Aksi yang dilakukan oleh masyarakat ini juga berkaitan dengan kepercayaan (trust) terhadap pemerintah.” papar aktivis muda asal Lampung Tengah itu.
Rosim menyayangkan Gubernur Lampung tidak hadir ditengah masa aksi, padahal kehadiran Gubernur menurut Rosim bisa jadi dapat menenangkan para demonstran, dengan demikian sehingga memungkin tidak terjadi anarkis yang banyak mengakibatkan pengerusakan fasilitas umum.
“Masa aksi ramai sekali, kalau tuntutan mereka langsung diakomodir oleh pemimpinnya, saya yakin kemarin itu tidak akan terjadi anarkis dan aksi yang berlarut hingga sore hari. Kehadiran pemimpin ditengah masyarakat dalam situasi seperti ini sangat penting, Untuk menenangkan hati masyarakatnya, disinilah seni memimpin seorang pemimpin bisa kita lihat. Kita tidak lihat gubernur kemarin, saya salut dengan apa yang dilakukan Ridwan Kamil, paling tidak apa yang menjadi tuntutan masyarakat diakomodir langsung,” ujar Rosim. (Wil/WII)
