Selanjutnya Mendagri, Tito Karnavian menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil kepala daerah (Kada) membentuk posko kesiapsiagaan dan melakukan pemantauan secara cermat terhadap informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG, BNPB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. “Pemkab juga harus menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka siaga banjir atau longsor dan risiko akibat bencana lainnya. Selain itu juga perlu adanya pengalokasian anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana,” ungkapnya.
Menurutnya, juga diperlukan adanya penyebarluasan informasi potensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya.
Mendagri juga meminta kepala daerah untuk mengkoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat. “Seluruh jajaranan pemerintah daerah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana. Sehingga pelaksanaan pennggulngan bencana dapat berjalan dengan maksimal,” pungkasnya. (ers/WII)
