KRUI, WAKTUINDONESIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memberikan perubahan meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat.
Tak terkecuali dari sektor hunian masyarakat yang sebelumnya tidak layak untuk ditingkatkan menjadi layak.
Kepala DPRKP Pesibar, Armand Achyuni, saat dikonfirmasi, Senin (30/11), mengatakan bahwa Pemkab Pesibar sangat menyadari jika tempat tinggal atau rumah hunian masyarakat Pesibar, masih cukup banyak yang tergolong tidak layak huni.
“Karena memang umumnya masyarakat Pesibar kesehariannya adalah petani kebun, sawah, dan nelayan yang tingkat kesejahteraannya masih belum maksimal,” ujar Armand.
Guna mendorong itu, lanjut Armand, Bupati non aktif Agus Istiqlal, sejak awal menjabat langsung memecut jajarannya, tak terkecuali DPRKP untuk bisa memberikan perubahan nyata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
Mulai dari rutin menjemput bola hingga ke pusat, maupun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan usulan Tahun 2016, pada Tahun 2017 DPRKP mulai berhasil menyalurkan bantuan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah huniannya melalui program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) sebanyak 385 Kepala Keluarga (KK), dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 214 KK dengan jumlah masyarakat penerima bantuan di tahun ini 599 KK.
“Sedangkan pada 2018, jumlah penerima bantuan berhasil ditingkatkan. Melalui program BRS sebanyak 375 KK, dan BSPS sebanyak 534 KK dengan jumlah keseluruhan mencapai 909 KK,” papar Armand.
Lebih lanjut dijelaskan, pada Tahun 2019 lalu, bantuan serupa terus dikucurkan untuk masyarakat Pesibar. Pada program BRS yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) jumlah penerima mencapai 156 KK dan BRS Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak 62 KK, serta BSPS sejumlah 450 KK, dengan jumlah keseluruhan mencapai 668 KK.
“Untuk Tahun 2020 jumlah penerima program BRS sebanyak 265 KK dan program BSPS sebanyak 250 KK, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 515 KK,” imbuhnya.
Masih kata Armand, secara keseluruhan sejak Tahun 2017 hingga 2020, sebanyak 2.691 KK sudah menerima bantuan dimaksud, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ers/WII)
