Belum 2 Bulan jadi Bupati Muara Enim Juarsah Tersandung Kasus Korupsi, Susul 2 Pendahulunya

219

JAKARTA, WAKTUINDONESIA – Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel), Juarsah, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersangka kasus dugaan suap proyek Dinas PUPR 2019 pada 15 Februari 2021.

Dia menyusul dua pendahulunya yang lebih dulu terjerat kasus dugaan korupsi. Keduanya, yakni Bupati Muara Enim Periode 2018-2019, Ahmad Yani dan Bupati Muara Enim 2009-2014, Muzakir Sai Sohar.

Diketahui, Juarsah sendiri belum dua bulan menjabat bupati definitif.

Sebelumnya ia adalah wakil bupati Muara Enim Periode 2018-2020. Saat itu Bupati Muara Enim adalah Ahmad Yani.

Bupati Ahmad Yani sendiri lebih dahulu terjerat kasus korupsi pasca KPK menggelar oparasi tangkap tangan (OTT), 3 September 2019.

Menurut Plt Jubir KPK Ali Fikri, Selasa (16/2/21), penetapan Juarsah sebagai tersangka buntut dari perkara ini berawal dari kegiatan OTT 3 September 2019 yang menjerat pendahulunya Ahmad Yani.

Terkait OTT itu KPK telah menetapkan lima orang tersangka.

Kelimanya adalah Bupati Muara Enim periode 2018-2019 Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muhtar, Robi Okta Fahlefi selaku swasta, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB, dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi.

“Atas perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN Tipikor Palembang, Sumsel, dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap,” imbuh Ali Fikri.

Juarsah sendiri selama menjabat selaku Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020 Juarsah juga diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah fee berupa commitment fee dencan nilai 5 persen dari total nilai proyek pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019.

Salah satunya, dari Robi Okta Fahlefi sebagai kontraktor proyek. Setidaknya, Juarsah selaku Wakil Bupati Muara Enim saat itu menerima fee sebesar Rp4 miliar secara bertahap melalui perantara Elfin.

BACA JUGA:  Pimpinan - Dewas KPK Gelar 'KPK Mendengar', Sejumlah Tokoh Hadir

“Atas tindak pidana yang dilakukannya, Juarsah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,” pungkas Ali Fikri.

Pasca Juarsah ditetapkan tersangka, roda pemerintahan Kabupaten Muara Enim diambil oleh Pemerintah Provinsi Sumsel lantarab sekkab sydah purna bhakati.

Sementara, Muzakir Sai terjerat kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan perkebunan PT Perkebunan Mitra Ogan yang diduga merugikan negara Rp5,8 miliar.

Ia tetapkan Kejati Sumsel sebagai tersangka sejak Kamis (12/11/20).

(*/esa/WII)

Facebook Comments