LIWA, WAKTUINDONESIA – Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2020, Rabu (9/6/21).
Sejumlah masukkan dan pertanyaan disampikan kepada bupati yang karib disapa Pak Cik itu.
Salah satunya Ismun Zani. Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu mempertanyakan perihal kerugian negara atas dugaan tindakan korupsi peratin Tebaliokh, Batubrak Rp331,28 juta yang pengembaliannya menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) pada beberapa waktu silam.
Pasalnya, penggunaan BTT semestinya digunakan untuk pengananan bencana alam maupun bencana sosial lainnya.
“Kerugian ini kemana saja dan regulasinya seperti apa, karena sejauh ini DPRD Lambar menerima salinan putusan dari pengadilan saja,” ujar anggota legislatif (Aleg) dua periode itu.
Kendati demikian, kata Ismun jawaban yang disampaikan oleh pemimpin daerah Beguawai Jejama tersebut bukanlah adanya unsur kepribadian melainkan sumbangsih saran untuk kemajuan kabupaten yang mayoritas petani kopi itu.
“Bila kita mencari kepuasan hati akan jawaban pandangan kita memang tidak akan pernah puas, hanya saja kita menginginkan adanya prosedur yang baik oleh satuan kerja kepada DPRD selaku mitra kerja,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD), Heri gunawan pun bersuara. Aleg tiga periode itu menepis jawaban Parosil yang mengalamatkan oandangan umum fraksinya menyoroti fluktuasi komoditi holtikultura.
Pasalnya, dalam penyampaian jawaban LPj yang dibacakan Parosil di atas mimbar DPRD Lambar tersebut, turut menyebut bahwasanya include dalam pandangan umum yang digabungkan dengan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Tri Budi Wahyuni, Selasa (8/6).
“Yang terhormat saudara bupati, dari tujuh pandangan umum yang kami sampaikan, fluktuasi harga komoditi sayuran bukanlah dari kami, setau kami itu pandangan umum Nopiyadi (Fraksi PKS),” begitu disampaikan politisi yang biasa dipanggil udo ngah (Sapaan akrab setingkat kakak yang masih memiliki darah bangsawan) itu.
Sementara itu, Parosil kembali menjawab ikhwal saran dan masukan anggota DPRD Lambar tersebut.
“Secara global itu penjelasan pak bupati, namun perlu diketahui bahwa semuanya harus menjadi pelajaran untuk kita lebih baik lagi, kalau dijelaskan semuanya secara rinci nanti OPD terkait kurang maksimal untuk mengevaluasi,” pungkasnya.
(erw/WII)
