Senada dengan Safrudin, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Pringsewu Homsi Wastobir, ST. Ia juga mengatakan rencana pemerintah mengenakan PPN atas sembako merupakan langkah yang tidak tepat dan sangat tidak pro rakyat.
“Kembali kita melihat pemerintah tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyatnya sendiri,” kata Homsi.
Homsi menilai rencana tersebut mencerminkan ketidakpedulian terhadap nasib rakyat yang masih berjuang melawan ketidakpastian ekonomi.
“Daya beli masyarakat juga masih rendah akibat pandemi yang belum mereda. Sehingga rencana itu justru akan semakin membebani rakyat. Pemulihan ekonomi yang kita harapkan justru akan terhambat karena daya beli akan semakin turun,” tambahnya.
Apalagi, kata dia, rencana tersebut, berseberangan dengan kebijakan memperpanjang masa pemberian diskon Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPnBM 100 persen untuk mobil dengan kapasitas mesin tertentu.
“Ini sangat bertentangan dengan semangat pemulihan ekonomi,” tegasnya.
(rul/WII)
