Kepala BPBD Subulussalam Adita Karya (Berkacamata). Foto: Khadafi/WAKTUINDONESIA
SUBULUSSALAM, WAKTUINDONESIA – Kinerja Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Subulussalam, Aceh, sempat dikritik Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) pemko pecahan Kabupaten Aceh Singkil itu.
Kritikan disampaikan Ketua YARA Subulussalam, Edi Sahputra Bako, Rabu (10/8/21), dipantik peristiwa kebakaran hebat di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri yang menghanguskan 10 unit rumah dan tiga lainnya rusak berat beberapa waktu lalu.
Kala itu, kinerja pemadam kebakaran (Damkar) dinilai lamban, lambat datang ke lokasi. Bahkan, saat tiba di lokasi, salah satu unit mobil damkar mogok, pompa kurang berfungsi.
Atas pristiwa itu, Edi dengan terang-terangan meminta Walikota Affan Alfian Bintang mengevaluasi kinerja Damkar. Tak sampai di situ, Edi blak-blak mendesak walikota mencopot posisi Kepala BPBD Adita Karya.
Menanggapi kritikan YARA, Kaban Adita Karya, Kamis (11/8), menilai kritikan YARA merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Ia bahkan mengucapkan terimakasih atas semua masukan dan saran.
Menurut Kaban Adita Karya, sarana dan prasarana dalam kegiatan penanggulangan kebakaran haruslah dilihat secara komprehensif agar tidak terjadi bias penafsiran.
“Soal sarana pemadam seperti pompa tak berfungsi, hal tersebut dikarenakan sebagian personel pemadam kebakaran (Damkar) kurang memahami sistem operasional atau dengan cara mengoperasikannya sehingga terkendala saat operasional di lapangan,” katanya.
Berdasarkan standar operasional damkar, pada dasarnya anggota damkar telah berhasil memutuskan sebaran api sehingga tidak menjalar ke mana-mana.
“Sebenarnya kita sudah melakukan langkah-langkah kerjasama melalui pembinaan dan pendisiplinan yang dilakukan anggota TNI terhadap petugas damkar, baik di lapangan maupun di posko. Ini sudah berlangsung sekitar enam bulan. Namun penegakan disiplin belum berubah secara signifikan. Mudah-mudahan kami berharap ada perubahan nyata,” tambahnya
Untuk itu, di tahun ini pihaknya akan mengadakan pelatihan dasar damkar tingkat klasifikasi D dan selanjutnya akan ditingkatkan ke klasifikasi C, B dan A dengan mendatangkan instruktur dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditunjuk melalui pihak ketiga dengan lisensi pengalaman dalam pelatihan damkar ditingkat formula.
Dia mengklaim sudah melakukan evaluasi terhadap petugas damkar dan hasilnya belum satupun petugas yang memiliki sertifikasi yang keabsahannya diakui negara.
“Tentu yang dibenahi terlebih dahulu adalah sumber daya manusia (SDM) agar sistem manajemen damkar dapat tertata dengan baik,” ungkapnya.
Sedangkan penyediaan layanan Call Center, kata Adita Karya, sebenarnya sudah terpasang nomor 06272431063.
Bagi masyarakat yang mengetahui adanya kebakaran dapat menghubungi nomor tersebut di atas. Bahkan sudah dilengkapi alarm peringatan untuk petugas damkar yang ada di pos penjagaan, serta baju APD.
“Peralatan bagi petugas sebenarnya sudah lengkap, hanya saja petugas kerap terburu-buru sehingga lupa memakai APD. Sudah kami ingatkan agar petugas siaga dan waspada dengan melengkapi diri dengan APD,” paparnya.
Begitu pula dengan tangki mobil damkar memiliki kapasitas mulai dari 3.000 liter, 4.000 liter dan 5.000 liter. Selama ini, petugas mengisi tangki mobil damkar mengambil air Sungai Kudong dengan memakan waktu cukup lama.
Sebagai antisipasi, pihaknya berencana akan membangun instalasi air dalam bentuk tandon air, di 3 kecamatan dengan maksud efisiensi waktu dalam mengisi ulang tangki.
“Mudah-mudahan rencana ini dapat didukung oleh semua pihak agar sistemnya dapat terlaksana dengan baik,” ujar Adita seraya menambahkan soal honor petugas damkar Subulussalam sudah berada diatas rata-rata kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh dan keselamatan kerja petugas damkar telah diikutsertakan dalam BPJS ketenagakerjaan.
(fie)
