“Tahun 2021 ini pembangunan komplek perkantoran Pemkab Pesibar hanya dianggarkan sebesar Rp33 Milyar dari planning anggaran sebesar Rp100 Milyar. Sedangkan APBD-Perubahan nanti hampir bisa dipastikan bahwa pengalokasi anggaran untuk pembangunan dimaksud tidak bisa dilakukan,” paparnya.
“Saat ini pelaksana masih kerja, namun mengerjakan finishing pekerjaan yang sudah dikerjakan sebelumnya,” imbuhnya.
Masih kata Murry, sejak Tahun 2019 hingga 2021 kebutuhan anggaran pembangunan komplek perkantoran Pemkab Pesibar tidak terpenuhi secara maksimal.
“Penyebabnya pelaksanaan pemilu pada Tahun 2019 menyebabkan banyak anggaran yang dialihkan sehingga realisasi tidak sesuai dengan yang sudah masuk dalam planning, ditambah pandemi Covid-19 sejak 2020 sampai 2021 belum juga usai membuat APBD defisit yang mengharuskan dilakukannya refocusing anggaran,” bebernya.
Dia menandaskan, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak PT. Jakon sebagai perusahaan pelaksana untuk melakukan beberapa pilihan ihwal pembangunan komplek perkantoran Pemkab Pesibar ditengah pandemi sesuai dengan anjuran pemerintahan. (ers/WII)
