MEDAN, WAKTUINDONESIA – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) mencatat selama kurun hingga 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan sejak Pandemi Covid-19 melanda dunia pada awal 2020 lalu.
Karena itu, dibutuhkan kerja bersama pemerintah pusat hingga ke desa, dengan memanfaatkan anggaran total Rp59,77 triliun melalui penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 dari APBN.
Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat acara Penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Senin (13/12).
Terlihat hadir di antaranya Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut Kementerian Keuangan, Syafriadi, para Kepala Daerah se Sumatera Utara serta perwakilan instansi vertikal Pemerintah Pusat penerima dokumen.
Dalam paparannya, Gubernur menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pengelolaan pemerintah hingga kondisi pertumbuhan berbagai bidang, serta target capaian pada tahun mendatang, terutama pertumbuhan ekonomi, dimana posisinya sempat berada pada level minus (-3,49 persen) di 2020 dan 3-4 persen per November 2021.
“Adapun peningkatannya diupayakan mencapai angka 4-5persen di anggaran 2022”
Dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan di Sumut sebesar Rp59,77 triliun. Dimana Rp39,85 triliun dialokasikan untuk dana TKDD, sedangkan untuk pengalokasian DIPA di Sumut 2022 besarannya Rp19,92 triliun.
“Target kita Sumatera Utara yang pertama adalah masalah pendidikan, kesehatan, pertanin dan infrastruktur. Jika yang lalu (awal pandemi Covid-19) kita alihkan untuk refocusing anggaran, sekarang ini kita hidupkan kembali (upaya pertumbuhan ekonomi), dengan dana Rp39 triliun yang sebagian terurai di kabupaten/kota hingga dana desa di seluruh Sumatera Utara,” beber Gubernur.
Untuk tahun depan, lanjut Gubernur, pembangunan pertanian (pangan) masih menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab menurutnya, sektor ini termasuk yang dinilai mampu bertahan di tengah pailitnya ekonomi global saat pandemi Covid-19 melanda dunia.
“Tetapi idealnya memang kalau bisa di Sumut ini sampai Rp150 triliun (DIPA dan TKDD). Karena kalau kita perbandingkan dengan Provinsi Aceh yang mendapat Rp32 triliun, dengan jumlah penduduk Rp5,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan penduduk kita 15 juta jiwa, kita hanya menerima Rp39 triliun, sehingga relative dekat. Meskipun Aceh punya dana otonomi khusus (Otsus) dan kita tidak, namun kalau korelasinya itu dihitung populasi dalam penerjemahan undang-undang, maka perlu dipertimbangkan agar bisa mengawal nya hingga ke pemerintah pusat,” tanda gubsu.
