MARGA PUNDUH, WAKTUINDONESIA – Mantan Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Tajur Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Harpanji diduga menggelapkan dana BUMDes hingga puluhan juta saat menjabat sebagai ketua.
Terkait dugaan korupsi yang dilakukan Harpanji, Bujang Gadis atau Muda-mudi bersama Tokoh Masyarakat Desa Tajur dalam waktu dekat akan melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Beberapa Tokoh masyarakat dan Muda-mudi Bujang gadis Desa Tajur mengungkapkan adanya indikasi KKN yang dilakukan Harpanji
selaku mantan Ketua Bumdes tahun 2018-2019, semenjak dia menjabat diduga tidak sesuai dengan anggaran yang ada, banyak terjadi penyimpangan dan pelaporan pertanggungjawaban diduga fiktif.
“Untuk diketahui anggaran yang bersumber dari Dana Desa tahun 2018 BUMDES Tajur sebesar Rp100 juta, kemudian tahun 2019 sebesar Rp100 juta,” kata salah satu warga yang juga tokoh masyarakat setempat mewakili masyarakat lainnya, Selasa 28 Juni 2022.
Sementara itu, salah satu perwakilan Muda-mudi Bujang gadis menanyakan kemana anggaran Bumdes tahun 2019 karena anggaran Itu hanya dibelikan salon, keyboard, perahu bekas, kemudian mesin perahu merk Yamaha.
“Kalau dalam perkiraan kami kalau perahu itu paling menghabiskan anggaran antara Rp7 juta sampai Rp8 juta karena itu bekas dan tidak layak pakai di pakai,” ungkapnya.
Dirinya mengatakan, masyarakat Desa Tajur mempertanyakan sisa uang BUMDes karena menurutnya harga barang yang dibeli tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan pemerintah.
“Sebenarnya kalau mesin baru itu kalau dia 5 PK setengah harga sekarang ini harganya Rp4,3 juta kemudian Rp13 juta untuk pembelian perahu kalau sound sistem kita ambil Rp20 juta dan jumlahnya keseluruhan hanya Rp35 juta, itu kita hitung boros nya pajak segala macam terus sekarang kemana sisanya,” ujar dia.
“itu yang kami cari hingga saat ini tidak ada kejelasan sama sekali dan uang tersebut di kemanakan saya tidak tahu. Dan saya juga siap bila dimintai keterangan oleh APH yang ada di Kabupaten Pesawaran karena itu adalah hak saya sebagai masyarakat,” timpalnya.
Menurutnya, dengan adanya keluhan dari ratusan masyarakat Desa Tajur, pihaknya mendesak APH agar turun ke bawah menyelidiki dugaan korupsi tersebut.
