“Jadi kami mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Pesawaran untuk mengusut sampai tuntas adanya Indikasi penyimpangan Dana Desa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),” katanya.
“Dan kami masyarakat Desa Tajur siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan dasar fakta-fakta dan bukti yang ada serta dalam waktu dekat ini akan kami mulai dengan membuat laporan di Kejaksaan Negeri Pesawaran,” tambahnya.
Sementara itu, mantan Ketua Bumdes Desa Tajur Harpanji, saat di konfirmasi mengatakan, bahwa dirinya akan mengkonfirmasi kepada Sekdes terkait dugaan Mark up tersebut.
“Nanti saya konfirmasi dulu sama Sekdes, nanti saya kabarin. Kalau untuk yang Rp100 juta kemarin itu saya sudah dipanggil Dengan Aparat Penegak Hukum waktu dulu perkiraan tahun 2019 dan awal tahun 2020 kalau tidak salah itu, nah dari itu posisinya kan saya mengundurkan diri karena saya sudah tidak dipakai lagi dengan mereka di desa,” jelasnya.
Dirinya menjelaskan untuk bantuan dana gadis itu pengajuan kapal laut dengan mesin 1 set dan salon dan piano menurutnya sudah diambil pihak desa.
“Itu kerjasama BUMDES semua. Kalau duit sudah habis karena untuk di belanjakan barang-barang itu tadi. Kalau ibaratnya tidak makan yang tidak mungkin namanya kita kan uang lelah barang-barangnya apa saja saya tidak memahami seperti keyboard segala macam itu ada semua,” ujarnya.
“Dan saya masih ada semua rincian nya, bisa saya fotokan semuanya. Makanya kemarin kalau mereka mengungkit permasalah kecil seperti itu saya tunjukan semua yang lain nya,” pungkasnya.
(WII)
