“Tanpa terkecuali, seluruh TKD akan didaftarkan dalam aplikasi pendataan tenaga Non-ASN,” jelasnya.
Masih kata Sri, dengan terbitnya SE dimaksud semua TKD di lingkungan Pemkab Pesibar berpeluang untuk diangkat menjadi PPPK, meskipun proses seleksi pengangkatan dilakukan secara bertahap.
Mengingat TKD di Pesibar sendiri jumlahnya mencapai 2.617 TKD.
“Kendati seluruh TKD atau tenaga non-ASN tidak bisa diangkat sekaligus, Pemkab Pesibar berharap pengangkatannya bisa dilakukan secara berkelanjutan,” tukasnya.
Saat ini ribuan TKD di Pesibar mulai dari bidang administrasi yang paling mendominasi jumlah TKD, bidang pendidikan, hingga bidang kesehatan, cukup cemas dengan akan dihapuskan tenaga honorer pada Tahun 2023 mendatang.
Dengan adanya SE Kemenpan-RB dimaksud para TKD sangat berpeluang untuk diangkat menjadi PPPK, di mana secara tidak langsung membuat para TKD sedikit lega dan tetap bisa bekerja maksimal seperti sebelumnya. (WII)
