“DPRD Karo siap mendukung spanjang untuk kepentingan masyarkat,” ujar Rapi Ginting.
Sementara itu, Plt Dirut PDAM Tirta Malem Jusup Sukatendel menyampaikan, PDAM Tirta Malem berusaha memperbaiki diri untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dimulai dengan menerapkan manajemen yang akuntabel serta mengoptimalkan semua sumber daya yang ada.
Namun optimalisasi pemanfaatan sumber air gravitasi tetap tidak mencukupi kebutuhan pelanggan PDAM Tirta Malem.
“Jadi, solusi yang terbaik menaikkan tarif adalah cara untuk kita dapat membeli energi untuk memompa air kepada pelanggan, serta memampukan PDAM untuk mencukupkan kebutuhan SDM.”
Saat ini PDAM hanya mempunyai 72 karyawan dari 108 orang yang dibutuhkan. Cukupnya jumlah karyawan nantinya akan membuat proses perawatan dan perbaikan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih baik lagi, imbuhnya.
Lanjutnya mengatakan, skema Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU) yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan ke Pemda Karo salah satu skema yang membuat perbaikan pelayanan air minum di Tanah Karo sehingga bisa dilakukan dengan lebih cepat dan akuntabel.
“Kita patut bersyukur, karena PDAM Tirta Malem adalah PDAM pertama di Sumut yang direncanakan masuk skema KPDBU ini. Tentu untuk masuk
Kualifikasi ini, PDAM Tirta Malem harus terus melakukan pembenahan manajeman dan pelayanan,” tutur Jusup Sukatendel.
Sementara didalam sesi tanya jawab para peserta diskusi menyetujui rencana PDAM Tirta Malem menaikkan harga tarif air minum.
“Dengan catatan, pasokan air harus lancar sampai kepada pelanggan dan sesuai standart kesehatan,” ujar Br Tarigan dari pemerhati kaum distabilitas.
(WII)
