Mirisnya lagi, bahkan pembayaran langganan ataupun anggaran untuk media (perss) sebagian tidak terbayarkan hingga saat ini. Namun hal itu menjadi sesuatu yang lumrah jika anggaran atau kas daerah BPKAD leading sektornya katakan kas kosong alias defisit.
“Hampir sebagian kepala OPD Pemdakab Tulangbawang saat ini, mengeluh hal yang sama. Ini dialami seiring berakhirnya jabatan Bupati masa Bhakti 2017-2022 Winarti,” jelasnya.
Senada, seorang kepala OPD Pemkab Tulangbawang enggan disebut namanya menuturkan, pengajuan pencairan terakhir anggaran tahun 2022 nampaknya hanya harapan hampa akibat kas daerah kosong.
“Kami tidak dapat berharap banyak dengan keadaan keuangan daerah saat ini, yang jelas harus dibayarkan saja, nyatanya nihil. Mau gimana lagi, gak ada uangnya,” keluh Kepala dinas kepada wartawan di ruang kerjanya.
Sayang, hingga berita ini dirilis, pihak BPKAD belum menanggapi.
Upaya konfirmasi telah dilakukan, namun kepala badan belum berkenan memberikan komentar dan tidak dapat ditemui.
(WII)
