TULANGBAWANG, WAKTUINDONESIA – Jelang akhir tahun 2022, beberapa organisasi perangkap daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tulang Bawang dikabarkan mengeluhkan pencairan triulan terakhir, belum dibayarkan badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) setempat dengan alasan defisit anggaran.
Spekulasi beredar, jika kas daerah kosong alias habis (nol rupiah).
Hal itu berdampak mangkrak beberapa kegiatan dan pencairan anggaran di OPD tidak terbayarkan, termasuk pembayaran langganan koran (media cetak) dan lainnya.
“Anggaran daerah Pemkab Tulangbawang tahun 2022 defisit alias kosong seiring berakhirnya masa jabatan Bupati Hj Winarti Desember 2022, berdampak sebagian kepala OPD dan kabidnya kebingungan, hingga mengeluh oleh karena desakan pencairan anggaran kegiatan, maupun tagihan seharusnya terbayarkan di akhir tahun,” ujar Direktur LSM Sik-Ham Tulangbawang Djunaidi Arsad, Rabu, 21 Desember 2022.
“Seorang kepala OPD mengeluh, ketika dirinya didesak oleh pihak yang menagih pembayaran yang seharusnya dibayarkan namun tertunda. Dan hal itu terjadi dan dialami hampir sebagian OPD di lingkup Pemkab Tulangbawang tahun 2022,” kata Djunaidi lagi.
Dikatakanya, bahkan hak mereka sebagai kepala OPD dengan kendaraan dinas tidak dapat dicairkan akibat tidak adanya anggaran tersisa hingga akhir desember 2022.
“Seperti biaya sparepart dan BBM kendaraan dinas yang jadi hak mereka (kadis, red).”
“Seperti diketahui beberapa proyek tahun anggaran 2022 beberapa dinas mangkrak, dinas PUPR dan pendidikan terdapat proyek mangkrak,” ungkap Djunaidi.
