Ia juga berharap KPU Kabupaten Pesawaran mempedomani PKPU Nomor 8 tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak menimbulkan asumsi liar di tengah masyarakat.
“Sebagai masyarakat, kami sangat menjaga pelaksanaan pilkada berlangsung dengan tertib dan damai tanpa ada kegaduhan apalagi sampai menimbulkan kerusuhan. Nah, PKPU Nomor 8 tahun 2024 tentu harus menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu ini,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) bersama Ormas dan LSM se-Kabupaten Pesawaran mendatangi Kantor KPU Kabupaten Pesawaran guna mempertanyakan kasus dugaan pelanggaran administrasi pada penetapan calon Bupati (Cabup) nomor urut 01 Aries Sandi Dharma Putra.
Ketua Umum FMPB Mursalin MS menyayangkan sikap KPU yang menyatakan hal tersebut telah sesuai aturan, karena sampai dikeluarkannya rekomendasi verifikasi ulang KPU belum bisa menjelaskan lebih rinci.
“Tidak menjawab pertanyaan masyarakat sama sekali, alasannya wewenang KPU terbatas aturan, sampai sekarang KPU tidak bisa jawab berapa nomor ijazah Aries Sandi yang katanya hilang itu, dimana asal sekolahnya juga tidak bisa dijawab, kok enteng betul bilang sudah sesuai aturan,” kata Mursalin, Senin 11 November 2024 di kantor KPU setempat.
Menanggapinya, Ketua KPU Pesawaran Yatin Putro Sugino mengaku pihaknya hanya bekerja memastikan kelengkapan persyaratan, untuk keabsahan itu tanggung jawab dari pihak yang membuat.
“Saya tegaskan, KPU hanya memeriksa kelengkapan calon, kalau terkait kecurigaan terhadap berkas silahkan cari tau di lembaga yang mengeluarkan surat itu, kami sudah verifikasi, kalau ada pertanyaan silahkan tanya Disdikbud jangan tanya ke kami,” kata Yatin.
(WII)
