Lebih lanjut dikatakan Media, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Pesawaran sebenarnya telah mencapai 99,62 persen dari total jumlah penduduk, namun berdasarkan data status kepesertaan aktif hanya sebesar 73,93 persen.
“Untuk kepesertaan yang non aktif memang masih banyak, ini juga karena dipengaruhi beberapa hal diantaranya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran iuran, tingkat kepatuhan perusahaan mendaftarkan karyawannya ke BPJS serta fluktuasi kepesertaan BPJS APBN (peserta BPJS APBN yang non aktif sudah tidak masuk kedalam data terpadu kesejahteraan sosial/DTKS),” lanjutnya.
“Nah ini yang kemarin sedikit jadi dinamika soal kepesertaan BPJS dari APBN, karena sebetulnya kalau BPJS Kesehatan yang dari APBD Pemda Pesawaran tidak pernah dilakukan penonaktifan kepesertaan, makanya kami telah mengambil sejumlah langkah seperti berkoordinasi ke Kementrian Sosial untuk penambahan kuota kepesertaan PBI JK melalui surat yang dikirimkan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kemudian saat ini ada beberapa peserta PBI JK (Bantuan APBN) non aktif sudah dialihkan ke Kepesertaan PBPU Pemda yang dibiayai oleh Anggaran APBD Pesawaran,” timpalnya.
Media juga berharap masyarakat dapat memahami mengenai regulasi tentang pelayanan kesehatan agar tidak menjadi pemahaman yang salah.
“Kami tentunya dalam hal tarif pelayanan kesehatan tidak akan berani keluar dari jalur regulasi yang berlaku serta guna meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat Pesawaran, Pemerintah Daerah juga telah berupaya keras agar seluruh masyarakat Pesawaran mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas,” tutupnya.
(WII)
