TSS Selat Sunda. Foto: Dok Pushidros TNI AL
JAKARTA, WII – Pemerintah Indonesia mencatat sejarah sebagai negara kepulauan pertama yang menetapkan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok, sebagai bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Hal itu sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) yang telah diadopsi oleh IMO dan akan mulai berlaku pada 1 Juli 2020 dalam publikasi IMO COLREG.2/Circular.74 dan SN.1/Circular tanggal 14 Juni 2019.
Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI AL, Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro, di Mako Pushidros TNI AL, Ancol Timur Jakarta, Senin (29/06/2020) dala keterangan tertulisnya, menyampaikan, penetapan TSS di perairan Selat Sunda dan Selat Lombok akan meningkatkan jaminan keamanan dan keselamatan navigasi pelayaran serta perlindungan lingkungan laut di sekitarnya.
“Selat Sunda dan Selat Lombok adalah bagian dari empat choke-point yang terletak di Indonesia selain Selat Malaka dan Selat Makassar sebagai jalur pelayaran internasional dari sembilan choke-point yang ada dunia. Selain itu, keberadaan TSS akan mempermudah pemantauan lalu lintas pelayaran yang melewati dua dari sembilan choke-point dunia tersebut” kata Kapushidrosal.
Kapushidrosal menjelaskan bahwa sebelum diadopsinya TSS oleh IMO pada Sidang sesi ke-101 Maritime Safety Committee pada tanggal 10 Juni 2019, Pushidrosal telah mempersiapkan rencana penetapan TSS tersebut dengan melaksanakan survei hidrografi pada tahun 2016 hingga 2017 di Selat Sunda dan Selat Lombok.
TSS Selat Lombok
“Survei tersebut untuk mendapatkan cakupan penuh batimetri dan data hidro-oseanografi lainnya yang diperlukan menggunakan metode dan peralatan modern dari KRI RIGEL 933 dan KRI SPICA 934, tidak hanya untuk bahan studi dan desain TSS tetapi juga untuk memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap navigasi internasional di kedua Selat tersebut,” ujarnya.
Kapushidrosal menambahkan bahwa, cakupan 100% dari survei hidrografi dilakukan untuk memberikan kategori ketelitian tinggi yang dibutuhkan untuk navigasi yaitu Category Zone of Confidence (CATZOC) serta mendukung kebutuhan data guna proses pengkajian dan desain TSS. Salah satu kajian yang disiapkan sebagai pra-syarat proposal ke IMO dibuat dalam bentuk analisis risiko TSS menggunakan IWRAP (IALA Water Risk Assessment Program) yang dilaksanakan oleh tim teknis delegasi Indonesia yang terdiri dari K/L terkait khususnya Ditjen Perhubungan Laut dan telah disetujui oleh IMO dhi Sub-Committee Navigation, Communication, Search and Rescue pada bulan Januari 2019. Selain itu, Pushidrosal juga menyiapkan information paper tentang status referensi datum geodetik Peta Laut Indonesia sebagai materi pendukung proposal tersebut.
