LAMPUNG BARAT, WAKTU INDONESIA – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, tengah berupaya mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak bumi dan bangunan.
Pemkab Lampung Barat bahkan telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) replikasi Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak atau Sisgita dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Senin, 21 September 2026.
Mou Sisgita Pemkab Lampung Barat ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat, Nukman, mewakili Bupati Parosil Mabsus di Aula Blandongan, Gedung Utama Balaikota Tangsel.
Menurut Nukman, Mou dan PKS Sisgita itu tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian ATR/BPN guna menutup kebocoran PAD dari sektor pajak bumi dan bangunan.
Dikatakan, Sisgita merupakan sistem yang mengawinkan data pertanahan dengan data perpajakan yang mempercepat integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), serta validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara digital dan terintegrasi dalam satu peta.
Sisgita itu mampu mendeteksi bidang tanah yang telah membayar pajak atau yang belum, bahkan termasuk data objek pajak ganda.
Data tak Singkron Celah Kebocoran PAD
Nukman menilai, salah satu pemicu bocornya PAD dari sektor pajak bumi dan bangunan karena data tanah dan pajak yang tidak singkron. ”Dengan peta digital terpadu, objek pajak yang tidak tercatat bisa terdeteksi,” kata dia.
”Selama ini data NIB dan NOP sering tidak sinkron. Dengan Sisgita, kita bisa tahu persis bidang tanah mana yang belum bayar pajak, mana yang datanya ganda. Ini kunci untuk transparansi dan optimalisasi PAD,” ujar Nukman.
Keistimewaan Sisgita milik Tangsel
