Rakor Daring Persiapan Verifikasi Faktual, Bawaslu Bandar Lampung Warning 4 Pelanggaran Yang Rentan Terjadi

43

BANDARLAMPUNG, WII – Bawaslu Kota Bandar Lampung menggelar Rapat Kordinasi bersama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu) kecamatan yang ada di kota setempat. Rakor tersebut, dilakukan dalam rangka persiapan verifikasi faktual bakal calon perseorangan, Kamis (25/6).

Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung, Yahnu dalam rapat tersebut menjelaskan kepada jajaran panwaslu kecamatan, setidaknya ada empat bentuk pelanggaran bagi penyelenggara pemilihan.

Pertama, kata Yahnu, dalam Pasal 185B yakni dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan perorangan.

Kedua, lanjut dia dalam pasal 186 ayat (1) yakni dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan, dan ketiga pada pasal 186 ayat (2) yakni dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan.

Yahnu mengungkapkan terdapat pasal yang dapat disangkakan kepada siapapun yang diduga melakukan pelanggaran tersebut.

“Ancaman bagi ketiga pelanggaran yang dimaksud sama-sama mendapat ancaman pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah),” kata dia.

Sedangkan, satu pelanggaran lain yang mungkin terjadi bagi penyelenggara pemilihan tergabung dalam pasal 185A ayat (1) yang juga menjelaskan pelanggaran bagi bakal calon dan timnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 185A ayat (1).

“Bakal calon dan timnya mendapatkan ancaman pidana yang sama dengan hal di atas apabila dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan. Diteruskan pada Pasal 185A ayat (2) apabila pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan, dapat dipidana dengan pidana yang sama dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimum,” papar Yahnu.

BACA JUGA:  Perjanan Politik Karo Jambi yang Meninggal, Dari Pemahzulan hingga tak Sempat Daftar ke KPU

Selain itu, ia juga menekankan tentang netralitas ASN dalam Pemilihan. Bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik seperti tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UU 5/2014 Tentang ASN, ujarnya.

Ia pun berharap agar jajaran panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan mampu untuk mengawasi verifikasi faktual yang dilakukan PPS dengan optimal berdasarkan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. (*/WII)

Facebook Comments