“Saat pandemi ini, kita semakin banyak mengeluarkan anggaran akibat adanya beberapa indokator, salah satunya faktor ekonomi yang dampaknya kemiskinan. Maka dari itu, diminta kepada para kepala daerah harus memberikan bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid 19. Kemudian indiktor pengangguran, ibu melahirkan atas pertambahan penduduk serta indokator sengketa lahan,” jelas ketua KPK.
Selain itu ketua KPK juga mengatakan, ada beberapa titik rawan korupsi yang sering terjadi.
“Di antaranya, yaitu karena adanya birokrasi rekrutmen dan promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, realokasi anggaran covid -19, penyelenggaran bansos, pemulihan ekonomi nasional, pengesahan RAPBD dan laporan pertanggung jawaban laporan keuangan kepala daerah,” tuturnya.
“Untuk itu, KPK fokus kepada tindakan pencegahan, korupsi bisa kita cegah kalau kita punya integritas. Defenisi dari Integritas adalah kesatuan atau keselarasan antara hati, fikiran , perbuatan dan hati nurani. Sudah saatnya semua pihak berkomitmen untuk memberantas korupsi untuk mewujudkan NKRI yang bersih.”
Pantauan awak media, kegiatan diakhiri dengan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat dari beberapa perwakilan daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara.
(rek/wii)
