Bertolak ke Sumut, Ini Agenda Ketua KPK RI Firli

  • Bagikan

MEDAN, WII – Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Utara digelar di Pendapa rumah dinas Gubernur, Kamis (27/8).

Dalam kesempatan ini turut hadir Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Chandra, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Pangdam I/BB, Mayjen TNI. Irwansyah diwakili Kasdam I/BB dan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan,
Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset terus membaik.

Hal ini dibuktikan dari hasil capaian sementara kolaborasi penyelamatan aset Pemprov Sumut tahun 2020 yang mencapai nilai penyelamatan sebanyak Rp378,4 miliar.

Dilanjutkan Edi Rahmayadi, capaian sementara sertifikasi tanah pemda se-Sumut tahun 2020 sebanyak 731 sertifikat dengan nilai Rp360,9 miliar.

“Kemudian capaian sertifikasi tanah yang dikelola PLN sebanyak 1.105 sertifikat dengan nilai Rp 358 miliar,” ujar dia.

Sementara itu Ketua KPK RI, Komjen Pol Firli Bahuri mengatakan, negara sudah sangat besar mengeluarkan anggaran untuk menangani pandemi covid -19.

“Saat pandemi ini, kita semakin banyak mengeluarkan anggaran akibat adanya beberapa indokator, salah satunya faktor ekonomi yang dampaknya kemiskinan. Maka dari itu, diminta kepada para kepala daerah harus memberikan bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi covid 19. Kemudian indiktor pengangguran, ibu melahirkan atas pertambahan penduduk serta indokator sengketa lahan,” jelas ketua KPK.

Selain itu ketua KPK juga mengatakan, ada beberapa titik rawan korupsi yang sering terjadi.

“Di antaranya, yaitu karena adanya birokrasi rekrutmen dan promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, realokasi anggaran covid -19, penyelenggaran bansos, pemulihan ekonomi nasional, pengesahan RAPBD dan laporan pertanggung jawaban laporan keuangan kepala daerah,” tuturnya.

BACA JUGA:  Mengejutkan! Mendagri Tunjuk Pj Bupati di Pesisir Barat, Siapakah?

“Untuk itu, KPK fokus kepada tindakan pencegahan, korupsi bisa kita cegah kalau kita punya integritas. Defenisi dari Integritas adalah kesatuan atau keselarasan antara hati, fikiran , perbuatan dan hati nurani. Sudah saatnya semua pihak berkomitmen untuk memberantas korupsi untuk mewujudkan NKRI yang bersih.”

Pantauan awak media, kegiatan diakhiri dengan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat dari beberapa perwakilan daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara.

(rek/wii)

  • Bagikan