GEDONGTATAAN, WII – Kepengurusan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pesawaran secara resmi telah dilantik. Melalui itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona berharap agar kepengurusan HSNI dapat menyerap segala aspirasi para nelayan yang berada di kabupaten tersebut, Senin (7/9).
“Kita ketahui, anggota HNSI yang pada hari ini dilantik banyak dari anggota dewan dan kepala dinas, dengan adanya pihak dari legislatif dan eksekutif, dapat bekerja sama untuk kesejahteraan nelayan kita,” jelasnya, dalam pelantikan yang dilaksanakan di Aula Pemkab Pesawaran.
Dendi mengatakan, sebelum adanya pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Lampung sudah merancang, pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin, guna meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
“Kalau ada TPI di daerah pesisir sana, para nelayan dapat berinteraksi secara langsung dan menjual hasil tangkapannya dengan harga yang sesuai, maka dari itu saya berusaha di tahun depan agar program tersebut akan tetap dilaksanakan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dendi pun memberikan informasi, bahwasanya Brigif telah memberikan izin bagi nelayan yang ingin membuat keramba apung di depan kantor Brigif.
“Kalau program itu berjalan, lokasi keramba apung tersebut akan kita jadikan lokus untuk para nelayan menjajakan hasilnya dengan harga yang sesuai, sehingga para nelayan dapat meningkat kesejahteraannya,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPC HNSI Kabupaten Pesawaran Evi Susina, mengatakan, pada pelantikan hari ini, pihaknya juga membagikan 265 surat izin penangkapan ikan (Sipi) bagi kapal di bawah 7 GT yang dikeluarkan dinas Perhubungan dan 1000 kartu pelaku usaha bidang kelautan dan Perikanan (Kusuka) untuk nelayan Pesawaran.
“Kita hadir bertujuan untuk menampung dan menyerap segala aspirasi para nelayan yang ada di Kabupaten Pesawaran, yang nantinya akan kita carikan solusi untuk penanganannya,” paparnya.
“Dan pada kesempatan ini juga, saya ingin menyampaikan kalau kita mendapatkan bantuan satu kapal untuk berpatroli dari Kantor Syahbandar Operasional Pelabuhan (KSOP) kelas satu panjang,” tambahnya.
Sedangkan, Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung Bayu Witara, maksud didirikan HNSI, untuk memecah seluruh permasalahan yang ada di tengah nelayan, yang belum tersentuh oleh pemerintah.
“Dan saya berharap, kepada pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan HNSI yang baru dilantik ini, sehingga segala permasalahan yang ada di bawah dapat dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama,” pungkasnya. (Snd/WII)
