“Mekanisme penyaluran bantuan ini, kita diawasi langsung oleh BPKP dan BPK jadi tidak serta-merta kita berikan bantuan tersebut, BPKP itu pegang semua data penerimanya, bahkan, mereka melakukan pengecekan langsung dibawah, apakah bantuan tersebut sudah diterima atau belum, selain itu seluruh berita acara serah terima BPKP pegang, termasuk kontrak pengadaan itu ada di BPKP, jadi pengawasan jelas,” terangnya.
Sementara itu, disinggung dengan adanya dugaan bantuan tersebut digunakan untuk mendukung salah satu Paslon peserta pemilu, dirinya membantah hal tersebut.
“Yang perlu diketahui, bantuan ini digulirkan untuk membantu masyarakat Pesawaran, tidak ada kaitannya dengan Pilkada, itu jelas logonya dari Pemda, dan kita selaku Pemerintah daerah ada atau tidak Pilkada jika masih dalam kondisi ditengah Pandemi ini, pasti akan kita upayakan bagaimana untuk membantu masyarakat,” tukasnya.
“Jadi apa mau karena ada Pilkada bantuan dihentikan, kan tidak, kalaupun bantuan itu ada dugaan dipolitisir silahkan saja, yang jelas niat kami hanya ingin membantu masyarakat, melalui program-program yang telah ditetapkan sebelumnya,” tutupnya. (Red/WII)
